Hadapi Virus Corona, Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Apa Itu?

Selasa, 31 Maret 2020 | 09:53
Tribun News

Sejumlah wilayah di Indonesia seperti Tegal menutup akses masuk demi mencegah penyebaran virus corona meski Presiden Jokowi yanya menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSSB).

GridHEALTH.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah selanjutnya dengan tujuan menekan penyebaran virus corona.

Bukan dengan karantina wilayah atau lockdown seperti diimbau beberapa komponen masyarakat, melainkan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit.

Kebijakan ini meliputi sejumlah poin, di antaranya peliburan sekolah dan tempat kerja hingga pembatasan kegiatan di tempat umum.

Jokowi meminta para menteri menyusun peraturan pelaksanaan yang dapat digunakan para kepala daerah untuk melakukan pembatasan sosial atau pembatasan jarak fisik antarwarga (physical distancing) berskala besar.

Pembatasan sosial berskala besar itu menurut Jokowi masih harus didampingi kebijakan darurat sipil untuk mencegah penularan lebih luas Covid-19, penyakit yang disebabkan virus corona.

Baca Juga: Berbagai Negara di Dunia Berlomba Ciptakan Vaksin Virus Corona, Tapi Pakar Vaksin Malah Ragu Soal Ini

Baca Juga: 5 Kematian Mendadak Perlu Diwaspadai, Tak Cuma Serangan Jantung

Jokowi juga menegaskan kebijakan kekarantinaaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah wewenang yang ditetapkan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah,” kata mantan wali kota Solo itu.

Dia pun meminta seluruh menteri dan kepala daerah memiliki visi dan kebijakan yang sama dengan perhitungan matang terhadap dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan yang akan diambil.

“Saya berharap seluruh menteri memastikan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, satu visi yang sama, kebijakan yang sama, semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial dan ekonomi,” ujarnya dari Istana Bogor (30/03/20) yang dikutip dari Kompas.com.

Halaman Selanjutnya

Dalam keterangan tertulis ditambahkan, "Pembatasan Sosial Berskala…
Tag

Sumber Kompas.com, kabar24, gelora.co.id