GridHEALTH.id - Berbeda dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) permasalahan defisit anggaran yang menimpa BPJS Kesehatan saat ini harus diperbaiki oleh BPJS sendiri.
Hal tersebut ia sampaikan saat sidak ke RSUD Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019) kemarin.
Menurutnya pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pelaksanaan program BPJS ini.
"BPJS harus mampu mengendalikan defisit, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang besar," kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.
Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah telah menanggung 133 juta orang dengan BPJS gratis.
Dimana pemerintah pusat menanggung sebanyak 96 juta orang dan sisanya oleh pemerintah daerah masing-masing.
Baca Juga: Sakit Kepala Tak Pernah Berhenti, Waspadai Munculnya Tumor Otak
"Gede banget ini. Jadi kenaikan BPJS, yang 133 juta itu artinya di-cover oleh APBN dan APBD. Itu yang harus menjadi catatan," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi berpendapat perbaikan tersebut bukan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau peserta BPJS itu sendiri.
Baca Juga: Fakta Pengobatan Ningsih Tinampi, Menggunakan Wortel Juga, Diklaim Bisa Obati Segala Penyakit
"Paling penting dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di rumah sakit atau pemegang kartunya," kata dia.
Diketahui sebelumnya, Menkes Terawan menilai masalah defisit anggaran BPJS Kesehatan terjadi lantaran banyak dokter dan Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang terlalu berlebihan namun tidak optimal.
Hal ini terlihat dari klaim operasi sesar yang sangat tinggi yang mencapai Rp 260 triliun dan biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada tahun 2018.(*)
#gridhealthid #inspiringbetterhealth