Lagi-Lagi, Warga Tuduh Sejumlah Ketua RT di Depok Sunat Bantuan Sosial dari Pemerintah

GridHealth.ID - Warga kembali melakukan protes dan menuduh para ketua rukun tetangga (RT) di wilayahnya korupsi bantuan sosial (bansos) yang diberikan oleh pemerintah.

Kalau Jumat (17/4/20) kemarin peristiwa ini terjadi di Kosambi, Kabupaten Tangerang, dan disampaikan langsung oleh Ketua RT setempat melalui video yang telah viral, berbeda dengan di wilayah Depok.

Baca Juga: Dituduh Korupsi Bansos Covid-19 oleh Warga, Ketua RT di Kosambi Minta Pemerintah Transparan Kuota 20 KK

Pasalnya, bukan lagi Ketua RT yang melaporkan kekecewaan warga terkait bansos, melainkan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat.

DKR Kota Depok menyatakan sejumlah ketua RT di Depok jadi sasaran kekecewaan warga karena distribusi bansos dari Pemerintah Kota Depok tak tepat sasaran.

Baca Juga: Bantuan Sosial dari Pemerintah Sudah Mulai Didistribusikan, Rupanya Bukan Berupa Uang Tunai, Tapi ini Isinya

Melansir Kompas.com, pemerintah Kota Depok diketahui menganggarkan bansos berupa uang tunai sejumlah Rp250.000 per kepala keluarga (KK) untuk 30.000 KK di Depok, yang diklaim dari hasil pendataan Kampung Siaga Covid-19 di level RW.

Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan mengatakan, sejumlah ketua RT akhirnya memotong sebagian nominal bantuan sosial untuk dihimpun dan diberikan kepada warganya yang berhak mendapatkan bansos.

Baca Juga: 10 Bantuan yang Diberikan Pemerintah Indonesia Selama Pandemi Covid-19 untuk Rakyat

"Akibat dari pembagian bantuan sosial yang tidak merata, sejumlah ketua RT melakukan terobosan dengan memotong jumlah bantuan sosial," ujar Roy melalui keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

Roy mengatakan, sejumlah ketua RT mengambil langkah itu dikarenakan tidak semua warga miskin bisa mendapatkan bansos dari pemerintah, sehingga mereka berinisiatif agar warga bisa mendapatkan bansos sama rata.

Baca Juga: 6 Juta Pekerja Kena PHK hingga Menangis Histeris, Jokowi Siapkan Bantuan Dana Rp 650 Ribu per Bulan

"Dikarenakan tidak semua warga miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kota Depok," ujar dia.

Meski demikian, langkah yang dilakukan sejumlah Ketua RT itu tidak disambut positif oleh warga setempat.

Baca Juga: Belum ada Kasus Covid-19 di Kabupaten Boltim Sulut, Pemkab Sudah Siapkan Bantuan Pangan untuk Warga

Para warga justru mencurigai Ketua RT dan menyangka bahwa mereka mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Kendati demikian, Roy meminta kepada warga setempat untuk tidak berprasangka buruk terhadap para ketua RT.

Baca Juga: Ibu Ini Mendadak Jadi Seleb, Videonya Membahas Bantuan Pemerintah Terdampak PSBB dan Corona Mendapat Respon Luar Biasa

Sebaliknya, Roy menganggap persoalan itu bisa muncul akibat sistem pendataan yang buruk dari Pemerintah Kota Depok saat mencatat daftar penerima bantuan sosial.

"Jangan menyalahkan para ketua RT/RW yang telah susah payah mendata warga miskin yang terdampak Covid-19. Justru, pemerintah yang harus bertanggung jawab," ujar Roy.

Baca Juga: PDP Covid-19 di Samarinda Kembali Berulah, 2 Kali Ngamuk di RS Lantaran Menolak Diisolasi

"Kenapa tidak semua warga yang terdampak Covid-19 dan tidak punya kemampuan, dibantu pemerintah. Padahal perintah Presiden Jokowi seluruh rakyat harus dibantu," tambah dia.

Baca Juga: Sempat Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Pemudik dari Jakarta Ini Meninggal Dunia 12 Jam Kemudian

Menanggapi peristiwa ini, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengakui, distribusi bansos masih perlu dievaluasi.

"Dalam kondisi yang serba cepat ini tentunya masih banyak kekurangan, sehingga kami terus melakukan evaluasi baik sasaran penerima manfaat maupun mekanisme penyaluran," ujar Idris, Minggu (19/4/20) malam.(*)

 #berantasstunting #hadapicorona