GridHEALTH.id - Kejadian memalukan terjadi ketika DPRD dan pemerintah Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat mengadakan rapat audiensi pembahasan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Bagaimana tidak bukannya terlaksana dengan baik, rapat audiensi tersebut justru berujung ricuh.
Hal ini dipicu Anggota DPRD tidak terima dengan penjelasan pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang dianggap berbelit – belit.
Alhasil aksi pukul meja dan saling dorong pun tak terelakan terjadi di ruang rapat kantor DPRD Kayong Utara.
Dilansirdari Kompas TV, kericuhan ini terjadi akibat ketidakpuasan perihal penjelasan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa oleh dinas SP3APMD.
Keributan dapat diredam setelah petugas polisi pamong praja mencoba menenangkan kedua belah pihak.
Sedianya rapat ini merupakan, audensi aliansi desa Indonesia kepada dinas SP3APMD yang difasilitasi DPRD Kayong Utara.
Menanggapi kericuhan yang terjadi, dinas sosial mengatakan dirinya mencoba menjelaskan secara runtut perihal penyaluran bantuan yang dilakukan.
Baca Juga: Beredar Kabar Organ Tubuh Jenazah Covid-19 Diperjualbelikan, Begini penjelasan Ahli
Namun terjadi kesalah pahaman ketika dirinya selesai menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tersebut.
Pasca kericuhan yang terjadi, kedua belah pihak menyampaikan permohonan maaf dan akan kembali membahas perihal penyaluran bantuan sosial tersebut secara arif dan bijaksana.
Berikut video selengkapnya;
Baca Juga: Mulai Sekarang Jangan Buang Air Cucian Beras, Ternyata Bikin Wajah Glowing Bak Kembali ke Remaja
Diketahui sebelumnya, Pemerintah merencanakan beberapa jenis bantuan sosial khusus untuk masyarakat golongan menengah ke bawah dalam menghadapi pandemi virus corona ini.
Dikutip dari Kompas.com adapun bantuan tersebut, ada yang terdiri atas paket sembako, bantuan sosial tunai, dan bantuan sosial dana desa.
Rencananya, BLT akan disalurkan kepada 5,8 juta keluarga miskin yang tinggal di desa dan selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Sebut Kata New Normal, Najwa Shihab Diperingatkan Anies Baswedan: Jakarta Belum Aman
Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Adapun mekanisme pertama yang dilakukan pemerintah adalah pendataan.
Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, jika data tersebut dapat diselesaikan pada bulan April, maka penyaluran dapat dilakukan. (*)
#berantasstunting #hadapicorona