Jokowi Dinasihati Epidemiolog UI Kesekian Kalinya; 'Presiden Harus Pimpin Langsung Penanganan Covid-19'

GridHEATH.id - Pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia terus mencatatkan kasus baru setiap harinya.

Terbaru menurut data dari covid19.go.id, per Minggu (27/9/2020) tercatat jumlahnya mencapai 275.213 orang.

Baca Juga: Waspada Kerupuk Kulit Babi, Seperti Ini Cara Membedakan dengan yang Halal

Angka ini didapat karena ada penambahan pasien positif harian dalam 24 jam terakhir sebanyak 3.874 orang.

Kemudian, untuk pasien yang dinyatakan sudah sembuh dari pandemi mengalami pertambahan sebanyak 3.611 orang atau 73,8 %.

Maka dari itu, akumulasi pasien yang sembuh dari Covid-19 untuk hari ini mencapai 203.014 orang.

Adapun pasien meninggal dunia pada sore hari ini bertambah hingga 78 orang, lebih sedikit dari hari kemarin.

Baca Juga: Tidak Habis Pikir, 70 Persen Total Kematian Akibat Covid-19 di Dunia Ternyata dari Negara Ini

Kini, total keseluruhan kasus kematian akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 10.386 orang atau 3,8 %.

Kondisi ini pun kembali mengundang komentar dari Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono.

Dimana ia pun memberikan pesan dan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga: Hamil Muda Usia 2 Bulan Minum Air Putih Harus 2 Liter Lebih, Supaya Kandungannya Bulat

Pertama, ia menyarankan agar Presiden Jokowi mengambil alih penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu lantaran kasus harian Covid-19 di Indonesia memecahkan rekor sebanyak tiga kali pada pekan ini.

"Jadi kalau sesuai dengan targetnya enggak tercapai, ya sudah."

Baca Juga: Terpaksa Menyimpan Telur di Kulkas? Hindari Menyimpan di Bagian Pintu

"Presiden harus pimpin langsung penanggulangan (Covid-19)," kata Pandu kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2020)

"Tidak ada lagi Gugus Tugas, tidak ada Satgas, pemerintah dengan kementerian-kementerian menanggulanginya," ucap Pandu.

Baca Juga: Terpaksa Menyimpan Telur di Kulkas? Hindari Menyimpan di Bagian Pintu

Pandu menilai, penanganan saat ini belum efektif untuk menekan penularan Covid-19.

Alhasil penularan di masyarakat masih terus terjadi.

Oleh karena itu, ia menilai Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan perlu turun langsung.

"Supaya efektif harus ditangani langsung oleh negara. Orang di mana-mana enggak ada Gugus Tugas kok."

"Cuma di Indonesia saja pakai Gugus Tugas, pakai Satgas," ujar dia.

Baca Juga: Dibanderol Rp 10 Juta per Daun, Tanaman Janda Bolong Rupanya Dapat Segarkan Udara Ruangan hingga Obati Berbagai Penyakit

Disisi lain, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan juga membeberkan sarannya.

Ia menilai, perlu ada upaya peningkatan jumlah tes virus corona (Covid-19).

Testing tersebut, kata dia, harus ditingkatkan di setiap daerah yang menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Mestinya ada sebuah upaya, masing-masing daerah itu menaikan jumlah tesnya," kata Ede kepada Kompas.com, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga: Memasak Sendiri di Rumah dengan Bahan Makanan Segar Perkuat Imunitas Tubuh di Masa Pandemi Covid-19, Ini Tips Memilih Wajan yang Baik

Kendati demikian, Ede mengingatkan, tes Covid-19 tersebut harus berdasarkan hasil penelusuran kontak atau contac tracing.

Sehingga hasil pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan upaya menekan kasus Covid-19.

Selain itu, Ede juga menduga, angka positivity rate Covid-19 di Indonesia tengah mengalami kenaikan.

Positivity rate merupakan persentase pasien yang positif Covid-19 berdasarkan tes.

Baca Juga: Penyebab Sakit Tenggorokan Saat Menggunakan Masker dan Cara Mengatasinya

Cara menghitungnya dengan membagi jumlah total kasus positif dengan tes yang dilakukan.

"Yang testing di atas 25.000 itu bukan kemarin saja, dulu pun pernah. Isunya justru positivity rate-nya yang malah naik."

"Testing-nya sudah 40.000, 30.000 orangnya 25.000 kan, tetapi ternyata yang positif masih di atas 10 persen, bahkan jauh dari lima persen," kata dia.

Baca Juga: 10 Keuntungan Olahraga di Pagi Hari, Anti Polusi dan Tambah Semangat

Ede mengatakan, kenaikan angka positivity rate itu terjadi karena pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum dilakukan maksimal.

Selain itu, beberapa daerah yang mengalami penambahan kasus cukup tinggi tidak melaksanakan PSBB.

"Kebijakan besar PSBB itu ya jangan Jakarta doang kalau tujuannya adalah untuk menghentikan laju penularan," pungkasnya.(*)

Baca Juga: Pria Harus Tahu, Ini Dia Ciri-ciri Utama Saat Mengalami Ejakulasi Dini

 #berantasstunting

#hadapicorona