GridHEALTH.id - Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi DKI Jakarta resmi diterapkan kembali mulai hari ini, Senin 12 Oktober hingga 25 Oktober 2020.
Beberapa aturan pun dalam PSBB transisi ini terlihat kembali dilonggarkan, seperti pembukan mal atau pusat perbelanjaan, tempat wisata, bisokop, penyelenggaraan upacara pernikahan, dan sebagainya.
Melihat hal tersebut, seorang epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai seakan PSBB transisi ini tidak ada aturan.
"Karena pada PSBB transisi semua sektor dibuka, semua kantor dibuka, tapi apa ini PSBB Karena PSBB itu singkatanan dari pembatasan sosial, kalau dibuka semua sebenarnya sama saja dengan enggak PSBB gitu," kata Miko, Minggu (9/8/2020).
Bahkan, ia menyebut jika kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai terlalu terburu-buru dan dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19.
"Pak Gubernur terlalu terburu-buru melakukan PSBB transisi di saat ancaman Covid-19 tinggi akibat demo beberapa hari lalu. Adanya demo kemarin akan meningkatkan kecepatan penularan," ucap Miko saat dihubungi, Senin (12/10/2020), dikutip dari Kompas.com.
Ia menjelaskan, bila saat ini angka reproduksi Covid-19 adalah 1, maka rata-rata pertambahan kasus 900 tambah 900 per hari.
Baca Juga: Kabar Gembira dari Pemerintah, Vaksinasi Covid-19 Siap Dilakukan Awal November 2020!
Namun dengan adanya demo UU tolak Cipta Kerja, ditambah penerapan PSBB transisi, Miko menduga angkanya menjadi dua kali lipat atau sekitar 1.800 kasus per hari.
"Reproduction number jadi di angka 2 bisa-bisa, bayangin kalau kemudian jadi 1.800. Ke depannya ya jumlah pertambahan kasus per haru tetap di situ terus," kata dia.
Baca Juga: Doni Monardo Tegaskan Tes Swab di Puskesmas Harusnya Gratis, 'Reagan Diberikan Oleh Pusat!'
Miko menduga, akan terjadi multiplayer effect kenaikan kasus karena penyebaran Covid-19 saat demo dan adanya PSBB masa transisi. (*)
#hadapicorona