GridHEALTH.id - Desas-desus mengenai perkembangan vaksin Covid-19 dari luar negeri yang akan masuk Indonesia terus bergaung di seantero penjuru Tanah Air.
Walau sempat dikabarkan bahwa tidak ada vaksinasi pada November 2020, namun Presiden Joko Widodo menjanjikan agar pemberian vaksin Covid-19 bisa dilakukan pada Desember 2020 atau awal tahun 2021 mendatang.
Kendati demikian, pemerintah tetap menetapkan pemberian vaksin Covid-19 pertama pada para tenaga medis, aparatur keamanan negara (TNI/Polri), tenaga pendidik, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah.
Barulah, nantinya 57 juta masyarakat Indonesia usianya 19-59 tahun akan mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut.
Melihat hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani sangat menyayangkan dan meminta agar masyarakat tidak mampu untuk diprioritaskan terlebih dahulu.
Menurut Puan, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi satu di antara prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19.
"Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin Covid-19," kata Puan, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).
"Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19," imbuhnya.
Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tak lupa melakukan sosialisasi terkait vaksin.
Pelibatan dokter hingga tokoh masyarakat disebut menjadi hal penting yang tak boleh dilupakan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya.
"Sosialisasi masif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin," kata dia.
"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin," tambah anak Megawati Soekarnoputri tersebut.
Menurut Puan, selain manfaat vaksin, pemerintah juga harus mensosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat.
Baca Juga: Batal Diberikan pada November, Jokowi Pastikan Vaksinasi Covid-19 Akan Dimulai Desember 2020, Yakin?
"Kami di DPR meminta agar pemerintah memastikan benar-benar bahwa prosedur pembuatan vaksin sudah sesuai kaidah ilmiah. Prosesnya tidak boleh lengah sedikit pun, faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut," jelasnya.
Selain itu, pemerintah diingatkan untuk memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan.
Hal ini tak lain karena jutaan orang Indonesia diproyeksikan divaksin dalam waktu serentak.
Negara, kata dia, harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa memproduksi vaksin sendiri.
Baca Juga: Batal Diberikan pada November, Jokowi Pastikan Vaksinasi Covid-19 Akan Dimulai Desember 2020, Yakin?
Sejauh ini, vaksin yang rencananya akan didistribusikan oleh pemerintah berasal dari negara lain.
"Kami mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kita sendiri di dalam negeri harus bisa cukup produksinya sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin," pungkasnya.
#hadapicoronaArtikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Prioritaskan Pemberian Vaksin Covid-19 kepada Masyarakat Tak Mampu