GridHEALTH.id - Masyarakat Tanah Air kini seakan harus gigit jari.
Di tengah Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 yang kian membuat ekonomi carut marut, kini warga harus rela tidak menerima bantuan tunai dari pemerintah.
Baca Juga: Bansos 600 Ribu Cair di Juli Ini, Pastikan Nama Sudah Tercantum di Sini
Diketahui, bantuan langsung tunai (BLT) tersebut berhenti hanya sampai tangan Pemerintah Daerah (Pemda).
Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan seharusnya warga bisa menerima bantuan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan.
"Realisasinya masih 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal, BLT Desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM, di mana mereka bisa mendapatkan Rp 300.000 per bulan selama 12 bulan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (21/7/2021).
Sri Mulyani ngetakan, hanya 21 pemda yang menyalurkan BLT Desa di atas 50 persen hingga Juli 2021.
Sebanyak 21 kabupaten/kota itu sudah menyalurkan BLT ke 2.873 desa dengan realisasi Rp 717,6 miliar dari anggaran Rp 1,2 triliun.
Baca Juga: Radang Tenggorokan Akibat Infeksi Bakteri Perlu Segera Ditangani
Pemda yang dimaksud, antara lain, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Barru, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kudus, Kota Denpasar, Kabupaten Sleman, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Kendal.
"Jangan lupa sekarang sudah di Juli, yang seharusnya memang sudah ada di atas 50 persen. Namun, ternyata hanya 21 daerah yang sudah menyalurkan, di mana 59,7 persen sesuai dengan target bulan Juli," jelas Ani. (*)
#hadapicorona
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sri Mulyani: Bantuan untuk Warga Desa Rp 300.000 Per Bulan Mandek di Pemda