Adapun rekomendasi tersebut termasuk standarisasi anggaran yang dirinci berdasarkan tingkat kabupaten dan Puskemas.
Kemudian, menyederhanakan prosedur pencairan dana dan memprioritaskan imunisasi rutin dalam anggaran nasional.
Dalam studi ditekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi pemangku kepentingan untuk memastikan imunisasi rutin dapat menjangkau semua anak.
Pemantauan dan evaluasi rutin menjadi cara untuk mengindentifikasi kesenjangan serta tantangan dalam penyediaan layanan imunisasi.
Selain itu juga untuk menginformasikan strategi, yang dapat meningkatkan cakupan dan pemerataan imunisasi.
Kepala Kebijakan Publik UNICEF Yoshimi Nishino, mendorong para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah imunisasi rutin dan mendorong publik yang lebih luas tentang isu-isu terkait pembiayaan, maupun strategi untuk mencapai target imunisasi rutin.
Yoshimi juga menambahkan, studi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tantangan kredibilitas anggaran di tingkat nasional dan sub-nasional memengaruhi pelaksanaan program imunisasi rutin.
Dalam kesempatan yang sama, Dede Krisnadianty dari IBP Indonesia memaparkan pentingnya kredibilitas anggaran pemerintah.
"Peran CSOs dan akademis dapat memperkaya diksusi dan kajian kredibilitas anggaran di konteks Indonesia," ujarnya.
"Sehingga dapat mendorong sinergi para pihak terutama penguatan aspek pengawasan dan transparansi dari penggunaan anggaran untuk tata kelola keuangan publik yang lebih baik dan anggaran yang kredibel," sambungnya.
Studi ini memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang imunisasi rutin di Jawa Timur. Para pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat diharapkan bisa bekerjasama agar semua anak memiliki akses terhadap vaksin dasar yang dapat menjamin tumbuh kembang, serta menyelamatkan nyawa mereka di kemudian hari. (*)
Baca Juga: Bahaya Imunisasi Anak Tidak Lengkap, 7 Penyakit Ini Perlu Diwaspadai