GridHEALTH.id - Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan upaya komprehensif untuk menilai hasil pembangunan kesehatan di Indonesia selama lima tahun terakhir.
SKI 2023 mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) dan menyediakan data yang representatif mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota.
Riskesdas sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2007, 2013, dan 2018, sementara SSGI dilakukan pada 2019, 2021, dan 2022. Pada 2020, survei tidak dilakukan karena pandemi Covid-19.
Sebelum terintegrasinya SKI, terdapat dua survei besar di bidang kesehatan, yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang terakhir kali dilaksanakan pada 2018, dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2022.
Dengan mengintegrasikan Riskesdas dan SSGI, SKI 2023 menawarkan gambaran menyeluruh tentang status kesehatan Indonesia dari berbagai aspek.
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan bahwa hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 seharusnya tidak hanya menjadi laporan status kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan kesehatan.
“Data kesehatan ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka menyusun kebijakan kesehatan,” ujar Wamenkes Dante pada acara Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Rabu (12/6).
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Liza Munira, menyatakan bahwa SKI 2023 menghasilkan data dasar kesehatan yang komprehensif, mencakup penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, disabilitas, kesehatan ibu dan anak, biomedis, kesehatan lingkungan, akses pelayanan kesehatan, farmasi dan pengobatan tradisional, serta pengetahuan dan perilaku kesehatan, hingga status gizi.
Tujuan SKI 2023
Tujuan utama SKI 2023 adalah menyediakan data dan informasi mengenai status kesehatan masyarakat Indonesia selama lima tahun terakhir.
Selain itu, survei ini mengukur besaran masalah dan faktor risiko terkait kesehatan, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia.
Baca Juga: Angka Penurunan Stunting Jauh dari Target, Jokowi: Kerja Keras Harus Kita Hargai