Find Us On Social Media :

Kaleidoskop Kesehatan 2019: Persalinan Sesar Masih Disorot, Ekonom Sebut Pindah Kelas Tak Efektif Tambal Kerugian

Persalinan sesar masih menjadi isu sementara iuran naik diprediksi tak akan memperbaiki defisit BPJS.

GridHEALTH.id – Menteri Terawan kecewa berat saat tahu tagihan untuk persalinan sesar yang dilakukan rumah sakit mitra BPJS sangat tinggi.

Baca Juga: Kaleidoskop Kesehatan 2019: Belum Lama Menjabat, Menteri Terawan Kena Damprat Anggota DPR, Maju Mundur Kenaikan Iuran BPJS Kelas 3

Terawan lantas membandingkan operasi kelahiran sesar di Indonesia sangat tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia WHO.

Dimana menurut Menkes Terawan, ideal perbandingan operasi sesar idealnya 20% namun saat ini di Indonesia perbandingannya mencapai 45 %.

Persalinan melalui operasi sesar disebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai salah satu penyebab yang membuat anggaran BPJS Kesehatan mengalami defisit.

Ia menduga pasti banyak dokter yang membela diri dengan alasan melakukan pelayanan maksimal, padahal ujung-ujungnya melakukan operasi sesar ini padahal belum sesuai diagnosis.

Akibatnya tagihan biaya layanan BPJS Kesehatan atas operasi sesar ini mencapai lebih dari RP 5 triliun.

Baca Juga: Berat Badan Syahrini Naik Sampai 6 Kilogram, Ahli Tarot Sebut Istri Reino Barack Siap Menyambut Bayi di 2020

Diketahui banyak keuntungan yang dapat dirasakan dengan menjadi peserta BPJS Kesehatan, terutama bagi ibu hamil.

Ibu hamil akan mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS mulai pemeriksaan.

Biaya persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan sendiri tentunya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, baik itu melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan cara sesar.

Baca Juga: Hilang Sudah Kesempatan Pakai Duit Negara Untuk Foya-foya, Dewan Komisaris Putuskan Ari Askhara Tak Lagi Ada Jabatan Apapun di Garuda

Karena defisit, iuran peserta BPJS Kesehatan dinaikkan demi menutupi defisit triliunan rupiah yang sudah membelit lembaga itu selama beberapa tahun belakangan.

Solusi menaikkan iuran dinilai tak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebab bukannya menyelesaikan masalah, BPJS Kesehatan justru diprediksi mengalami defisit bahkan hingga tahun 2021 mendatang.

Pendapat ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam sebuah diskusi, Minggu (17/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

 

Salah satu indikasi yang membuktikan prediksinya adalah dari sikap peserta yang berbondong-bondong melakukan pindah kelas usai pemerintah menetapkan kenaikan iuran.

Baca Juga: 9000 Anak Lahir dengan Bibir Sumbing, Kasad TNI Jenderal Andika Perkasa;

Menurut Tauhid, dengan adanya perpindahan kelas, maka tentu akan mempengaruhi penerimaan BPJS Kesehatan.

Tentu saja target pemasukan yang diharapkan dari peserta kelas I misalnya akan berkurang karena beberapa di antara mereka memilih turun ke kelas II, dan begitu seterusnya.

Baca Juga: Ternyata Begini Tanda-tanda Kecanduan Gula, Dari Gigi Bolong Hingga Mudah Marah

"Artinya penerimaan pendapatan dari kelas I diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan awal. Otomatis target pendapatan jadi turun, sementara bebannya cenderung tetap dan meningkat," jelas Tauhid pada diskusi bertajuk "Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Harus Naik?" yang digelar di Resto Dua Nyonya, Jakarta Pusat. (16/11).(*)