Namun, Erick mengatakan, tidak semua masyarakat akan menerima vaksin subsidi pemerintah tersebut.
Begitu juga masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.
Hal ini dikarenakan kondisi keuangan negara yang saat ini disebut terus mengalami penurunan.
"Kami mengusulkan bila memungkinan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ujar Erick.
"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," imbuhnya.
Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), G42 dan perusahaan asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin Covid-19.
Menurut Erick, Indonesia bisa mendapatkan 30 juta vaksin yang bisa diberikan untuk 15 juta orang di akhir tahun 2020.
Sementara itu, pemerintah masih terus menyusun kesepakatan kerja sama pengadaan vaksin untuk 2021.
Baca Juga: Jenis dan Ragam Olahraga yang Efektif Tingkatkan Kualitas Sperma