GridHEALTH.id - Belakangan ini, kisruh mengenai kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta terus menjadi perdebatan.
Pemprov DKI Jakarta mengaku jika kapasitas rumah sakit Covid-19 hampir penuh dan hanya tersisa sekitar 23%.
Namun, baru-baru ini, Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto menyebut tidak ada kapasitas layanan kesehatan yang terbatas dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.
Sontak ucapan Menko Perekonomian tersebut langsung membuat gempar masyarakat bahkan dianggap tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Tak Ada SIKM, Gubernur DKI Jakarta Tetapkan Aturan pada Transportasi Umum untuk Keluar Masuk Jakarta
Padahal sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menterinya agar berhati-hati untuk melontarkan pernyataan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.
Airlangga menyebut bahwa pemerintah memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan.
"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup," kata Airlangga seperti diberitakan Kompas.com (10/9/2020).
Sementara itu, Juru Bicara Kawal Covid-19 Miki Salman mengatakan bahwa apa yang diutarakan oleh Menko Perekonomian Airlangga tersebut sangat tidak bertanggung jawab.
"Pernyataannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataannya bukan lagi kotroversial, tapi patut disesalkan. Apalagi keluar dari seorang Menko Perekonomian," kata Miki saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (12/9/2020).
Miki mengatakan, persoalan kapasitas layanan kesehatan, tidak sesederhana menambah bed rumah sakit atau menambah alat pendukung seperti ventilator.
"Kapasitas itu tidak mungkin bisa dilipatgandakan dalam sekejap, baik dalam sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Karena bukan cuma soal menambah bed, tapi juga menambah dokter perawat, dan lain-lain. Dan itu tidak dipahami Airlangga Hartarto," kata Miki.
"Mau beli ventilator 100.000 pun, kalau tidak ada yang bisa masang ya percuma dong. Apalagi kalau orang yang bisa masang itu meninggal," imbuhnya.
Menurut Miki, pernyataan Airlangga, jelas menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memahami persoalan yang dihadapi dalam penanganan pandemi saat ini.
"Dia tidak paham pandemi itu apa, dia pahamnya mungkin membangun proyek semacam rumah sakit di Galang. Masalahnya ini pandemi, mencetak dokter itu bukan kayak mencetak tiang jembatan," kata Miki.
Menurutnya, selaku Menko Bidang Perekonomian, Airlangga seharusnya fokus pada tugasnya untuk meredam dampak ekonomi yang kemungkinan besar akan timbul akibat diberlakukannya PSBB total di DKI Jakarta pada 14 September mendatang.
"Pemberian insentif, bantuan, keringanan, pada perusahaan atau masyarakat yang terdampak. Hal-hal seperti itu yang mestinya dikerjakan oleh Menko Perekonomian," ujarnya.
"Ini campur aduk. Kementerian Kesehatan bicara soal resesi, Kementerian Ekonomi bicara soal kesehatan. Itu kan aneh," imbuhnya.
Terlepas dari itu, sebelumnya, Jokowi telah memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan mengenai Covid-19.
Baca Juga: Pemerintah Ingin Angka Stunting Dibawah 680 Ribu per Tahun, Edukasi Soal SKM Perlu Digerakkan
Baca Juga: Kabar Baik di Masa Pandemi, Ini 4 Program Bansos yang Masih Cair Hingga Tahun Depan
"Saya minta setiap statement terkait covid ditanyakan dulu, dikoordinasikan terlebih dulu dengan Prof Wiku. Sehingga tidak semua berkomentar," ujar Jokowi dalam rapat terbatas tentang 'Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional', Senin (24/8/2020). (*)
#hadapicorona