Ketidakjelasan bantuan pemerintah pusat dikhawatirkan akan menyulitkan Jakarta menerapkan PPKM darurat dan berdampak kebijakan pembatasan ini tidak berjalan optimal.
"Kalau running, bagaimana pemerintah pusat bisa membantu. Kalau ini enggak bisa dilakukan, PPKM darurat akan sulit dilakukan. Masyarakat sudah tidak menganggap lagi Covid adalah momok yang menyeramkan karena sudah lama masyarakat mengalami pandemi ini."
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan dana cadangan daerah dan sisa belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 yang jika ditotal sebanyak Rp2,1 triliun.
Rincian total Rp2,1 triliun berasal dari perkiraan dana cadangan daerah sekitar Rp1,4 triliun dan sisa dana BTT Rp186 miliar.
Baca Juga: CT Value, Angka yang Perlu Diperhatikan Saat Melihat Hasil Tes PCR
"Dana tersebut bisa digunakan untuk usaha pencegahan seperti misalnya, memaksimalkan Satpol PP berkeliling di jalan protokol dan jalan lingkungan di RT-RW zona merah dan oranye, guna memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan," ucap Ara, Rabu (30/6).(*)