1. Mempromosikan hak efektif atas air dan sanitasi dalam teks dan peraturan yang mengatur bidang tanggung jawab mereka. Pemerintah Daerah juga akan mendukung upaya menuju hak atas air yang dapat ditegakkan kepada pihak ketiga (seperti halnya perencanaan kota). Mereka akan mengambil tindakan nyata untuk mempromosikan hak ini setiap hari, untuk membuat akses terhadap air dan sanitasi tersedia bagi semua orang.
2. Memberikan prioritas pada pengamanan sumber daya, melalui koordinasi yang erat dengan tingkat nasional dan daerah aliran sungai. Dan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan siap untuk mengalirkan air minum dan mengolah air limbah, sambil menerapkan strategi pikiran jernih dan efisiensi untuk semua penggunaan, seperti mengoptimalkan sistem irigasi atau memperbaiki kebocoran, untuk mengurangi jejak air tanpa mengganggu kepentingan politik.
3. Untuk menerapkan Solusi Berbasis Alam yang melindungi ekosistem perairan lokal, khususnya sungai, danau dan lahan basah, untuk melestarikan dan memulihkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
4. Menerapkan kebijakan pengendalian banjir melalui penegakan hukum peraturan tata ruang daerah untuk menghambat peningkatan limpasan air akibat pengembangan lahan, seperti kebijakan Zero Delta Q yang berlaku di Indonesia.
5. Mempromosikan segala bentuk kerja sama di tingkat antar kota, nasional, dan internasional, termasuk kerja sama desentralisasi, untuk bertukar dan berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan pengalaman dalam mendukung diplomasi hidro kota yang sedang berkembang sejalan dengan harapan masyarakat lokal.
6. Mendorong eksplorasi dan penciptaan mekanisme pendanaan inovatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan campuran, dan dana pembangunan berbasis iklim, yang semuanya dirancang untuk menjamin transparansi, kesetaraan, dan keberlanjutan finansial jangka panjang.
7. Mengintegrasikan peningkatan kapasitas untuk memungkinkan pemerintah daerah menjaga pengolahan dan distribusi air secara efisien. Dan untuk memberikan dukungan keuangan berkelanjutan untuk pelatihan staf dan akses terhadap masukan yang berkualitas.
8. Mendorong keterlibatan masyarakat dan partisipasi warga, memungkinkan masyarakat lokal berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek secara efektif dan melaksanakan pelajaran peningkatan kesadaran tentang air di alam tanpa penundaan, sejak prasekolah sesuai yurisdiksinya.
Mendagri Tito Karnavian selnjutnya menyerukan kepada semua Otoritas Lokal dan Regional serta mitra lembaga, ekonomi, dan asosiasi mereka untuk bergabung dengan Bali Water Initiative dan berkontribusi pada penciptaan Jaringan Global untuk pengelolaan air secara lokal, adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: Cara Mengatasi Penyakit Bersumber Air, Menuju Tercapainya Tujuan SDGs