Dinilai Tak Setuju PSBB Ketat, Erick Thohir Bela Pemerintah Mengapa Tak Lakukan Lockdown

GridHEALTH.id -  Hingga hari kedua pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta rupanya masih saja menuai polemik tersendiri.

Banyak beranggapan bahwa PSBB ketat ini cukup merugikan perekonomian warga Jakarta.

Baca Juga: Seolah Tak Setuju PSBB Total, Jokowi: 'Lebih Baik Pembatasan di Skala Lebih Kecil, Misalnya Lingkup RT, RW, Desa'

Bahkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo malah menyatakan ingin melakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) yang dirasa lebih tepat.

"Lebih baik pembatasan di skala lebih kecil, misalnya lingkup RT, RW atau desa atau lingkup komunitas lebih kecil. Ini lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu provinsi itu zona merah semua, sebab ada zona hijau," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: Rahasia China Sukses Hadapi Covid-19, Ternyata Pakai Pengobatan Tradisional 'TCM'

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir akhirnya angkat bicara alasan mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown bukan semata-mata karena lebih mementingkan faktor ekonomi dibandingkan kesehatan.

Hal tersebut diungkapkan Erick saat memberi paparan dalam webinar yang digelar Kementerian Perhubungan, Selasa (15/9/2020).

“Pilihan pemerintah untuk tidak lockdown tentu bukan sesuatu juga keputusan yang seakan-akan hanya memproteksi untuk kepentingan ekonomi. Saya rasa tidak,” ujar Erick, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Viral Ospek Unesa Penuh Bentakan, Rektor: Kami Menyayangkan Kejadian Tersebut, Mana Gerakan Revolusi Mental?

Erick menjelaskan, tak ada formula yang dianggap paling benar dalam penanganan Covid-19 ini.

Sebab, pandemi Covid-19 ini baru pertama kali terjadi di dunia.

“Karena Covid-19 ini semua negara tidak mempunyai formula apa yang bisa menangani Covid dengan pemulihan ekonomi. Formula masing-masing negara sangat berbeda, karena memang belum pernah terjadi hal seperti ini, di mana kesehatan sangat berdampak dengan namanya usaha, moneter, yang ini kita bicarakan seperti perfect storm,” katanya.

Terlepas dari itu, sebelumnya, Jokowi menilai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membutuhkan pengawasan di lapangan yang lebih ekstra.

Baca Juga: Beda Penanganan Wabah Virus Corona di Indonesia Menurut Jokowi

Baca Juga: Dimakamkan Sesuai Protokol Pemakaman Jenazah Covid-19, Sahabat Ade Firman Hakim Berkelit Rekannya Bukan Suspek Corona: 'Ada Flek di Paru-paru'

PSBB ketat diharapkan lebih hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk sosial dan ekonomi masyarakat. (*)

#hadapicorona

PROMOTED CONTENT