GridHEALTH.id - Setidaknya ada 39 orang dari 61 orang tahanan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang duluan disuntik vaksin Covid-19, Senin (22/2/2021).
Dimana diantaranya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di lingkungan KPK ini diketahui dilakukan sejak 18 Februari lalu dan akan berlangsung selama lima hari.
Menurut NHS pemberian vaksin ini bertujuan guna merangsang munculnya antibodi atau kekebalan tubuh untuk mencegah diri dari infeksi penyakit tertentu seperti Covid-19.
Namun penyuntikan vaksin pada kedua tersangka korupsi tersebut rupanya mendapat sorotan tajam dari para Ahli Epidemiologi.
Seperti epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman.
Menurutnya vaksinasi yang dilakukan tersebut tidak berbasis public health.
"Tentu menandakan beberapa hal, pertama bahwa strategi dari program vaksinasi ini tidak betul-betul berbasis pada pendekatan public health yang menyasar kelompok yang prioritas dalam hal ini tenaga kesehatan selesaikan, lansia, dan komorbid," ujarnya.
Dicky mengatakan adanya ketidaksetaraan ini akan memunculkan kesan buruk terhadap manajemen vaksinasi.
"Kecuali ini diberlakukan misal pada semua lansia, jadi yang di tahanan juga kena, itu bisa dipahami. Tapi kalau satu saja lokasi rutan ataupun lapas, ini tentu tidak bisa diterima secara pendekatan strategi prioritas, ada diskriminasi di situ, ada ketidaksetaraan," lanjutnya.
Dicky juga menilai sumber data vaksinasi saat ini masih lemah.
"Dan ini akan kontraproduktif, akan menjadi berita yang bisa menimbulkan kesan buruk di publik, pengaruh yang menganggap adanya kongkalikong dan negosiasi, ini tentu mencederai program vaksinasi kita ini selain yang kasus selebgram itu. Inilah salah satu yang menjadi catatan kenapa saya menekankan bahwa program vaksinasi itu begitu penting datanya bersumber dari bawah, jadi manajemen vaksinasi ini masih lemah," ujarnya.
Sementara itu, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono pun tak ketinggal menyoroti kabar vaksinasi terhadap Juliari, Edhy, dan para koruptor lainnya tersebut.
Menurut Pandu vaksinasi yang dilakukan terkesan seperti adanya permintaan khusus dari kalangan atas terhadap tahanan KPK.
Apalagi, Pandu mengatakan, program vaksinasi tahanan KPK ini kebijakannya di luar sistem yang sudah tersusun di Kemenkes.
"Mereka kan (para tahanan) pejabat, orang-orang partai, pasti kebijakan di luar sistem. Tapi mengindikasikan kemungkinan ketidakadilan, dan seharusnya yang protes itu para tahanan lain, kok mereka duluan saya nggak," ujarnya.
"Yang perlu ditelusuri apakah keputusannya dari Kemenkes, apakah itu keputusan dari KPK, atau presiden itu perlu ditanyakan. Sekarang siapa yang mengusulkan gitu aja cari, siapa yang memutuskan, apakah ada permintaan, kalau nggak ada permintaan Kemenkes nggak bakal mengusulkan karena lagi fokus lansia, itu pasti ada permintaan," lanjut Pandu.
Diketahui, per Senin (22/2/2021) KPK menginformasikan bahwa ada 39 orang dari total 61 orang tahanan KPK yang telah disuntik vaksin Covid-19.
Adapun untuk 22 tahanan lain, vaksinasi Covid-19 ditunda karena alasan kesehatan.
Sayang KPK tidak memerinci siapa saja yang telah dan belum divaksinasi.
Namun yang jelas dari foto yang beredar ada Edhy Parabowo dan Juliari Batubara yang disebut telah mendapatkan vaksin Covid-19 pertama.(*)
Baca Juga: Wajah 2 Pria Ini Membengkak, Disebut Efek Mosterisme dari Vaksin Covid-19 Moderna, Benarkah?
View this post on Instagram
#berantasstunting
#hadapicorona
#BijakGGL
| Source | : | CNN Indonesia,NHS |
| Penulis | : | Anjar Saputra |
| Editor | : | Anjar Saputra |
Komentar