Lebih lanjut ia mengatakan perlu adanya pembenahan aturan soal batas bagi RS dalam memberikan layanan atas diagnosa penyakit.
Sayangnya, Terawan masih belum bisa merinci aturan dan batasan tersebut karena masih dalam proses pengkajian.
Baca Juga: Cerita Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden Yang Tuli Akibat Antibiotik"Kami ingin tidak ada ketersinggungan, semua nyaman, tapi ending-nya terlaksana semua," imbuhnya.
Terawan meyakini aturan ini bisa memperkecil biaya tagihan layanan RS ke BPJS Kesehatan, sehingga potensi defisit keuangan bisa dikurangi.
Proyeksinya, rata-rata pengurangannya beban biaya tagihan bisa mencapai setengah dari saat ini.
Baca Juga: Tidur Nyenyak Berkualitas Syarat Dapatkan Kesehatan Prima, Ini Tipsnya
Dari informasi yang beredar, defisit keuangan BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp28,5 triliun pada tahun ini.
Sehingga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen mulai 1 Januari 2020.(*)
#gridhealthid #inspiringbetterhealth