GridHealth.ID - Beberapa waktu lalu, banyak pihak yang mengatakan bahwa data kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia yang dibagikan tidaklah sesuai dengan jumlah sebenarnya.
Mereka menduga bahwa angka kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia bisa berkali-kali lipat jumlahnya.
Hal ini membuat berbagai pihak menuntut pemerintah untuk transparan terhadap jumlah kasus Covid-19.
Baca Juga: 6 Juta Pekerja Kena PHK hingga Menangis Histeris, Jokowi Siapkan Bantuan Dana Rp 650 Ribu per Bulan
Melihat hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak diam, ia meminta jajarannya menampilkan data terkait virus corona (Covid-19) secara lebih transparan kepada masyarakat.
Baca Juga: Belum Perlu Lockdown, Jokowi Pilih Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat
"Terbuka datanya sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," kata Jokowi, saat rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Senin (13/4/2020), dikutip dari Kompas.com.
Ini termasuk data terkait jumlah orang yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
"Sehingga semua informasinya itu ada, baik jumlah PDP, jumlah ODP setiap daerah, yang positif, meninggal, sembuh, semuanya jelas dan terdata dengan baik. Harusnya setiap hari bisa di-update dan lebih terpadu," terang Jokowi.
"Untuk yang sudah dites PCR berapa, ada semuanya dan terbuka. Sehingga semua orang bisa mengakses data ini dengan baik," tambahnya.
Baca Juga: IDI Desak Indonesia Harus Lockdown, Jokowi: 'Setiap Negara Berbeda-beda'
Seperti diketahui, selama ini, pemerintah hanya menampilkan jumlah data kasus positif, meninggal dan sembuh lewat situs Covid-19.go.id. Sementara, jumlah orang yang berstatus PDP dan ODP tak pernah diumumkan.
Untuk itu, Jokowi meminta ke depannya semua kementerian dan lembaga mengintegrasikan datanya dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Baca Juga: Menkes Terawan Tolak Pengajuan PSBB di Palangka Raya, Warganet Geram: 'Kapan Dicopot Pak Jokowi?'
"Saya minta data-data informasi ini betul-betul terintegrasi, semua kementerian masuk ke gugus tugas sehingga informasi itu semuanya ada," kata dia.
Sebelumnya pemerintah tidak membuka peta sebaran data Covid-19, dikarenakan data yang sebenarnya bersifat meresahkan. Dalam hal ini, Jokowi menyebut akan berdampak pada kepanikan yang mungkin dialami oleh masyarakat.
Baca Juga: Hadapi Virus Corona, Jokowi Tetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Apa Itu?
"Sebetulnya kita inginnya menyampaikan, tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat, juga efek nantinya pada pasien apabila sembuh," kata Jokowi Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (13/3/20) lalu, dikutip dari detik.com.
Meski demikian, bukan berarti pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Baca Juga: Tidak Ada LockDown, Jokowi Tegas Larang Mudik Masyarakat Untuk Cegah Penyebaran Covid-19
"Langkah-langkah serius telah kita ambil. Tapi di saat yang bersamaan, kita tak ingin menciptakan rasa panik, keresahan di tengah masyarakat," ujar Jokowi.(*)
#berantasstunting #hadapicorona