GridHEALTH.id - Penambahan kasus positif infeksi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang terus melonjak membuat pemerintah disibukkan mengeluarkan aturan-aturan baru.
Bahkan, penambahan kasus pun terjadi di klaster baru Covid-19, yaitu area perkantoran atau tempat kerja.
Akibat hal ini, pemerintah didesak untuk memperpanjang aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Konon kabarnya, sebuah perusahaan besar sekelas Google akhirnya memperpanjang masa WFH hingga tahun depan, pertengahan tahun 2021.
Baca Juga: Tingkat Kesembuhan Hanya 20 Persen, Jessica Iskandar Ceritakan Penyakit Graves' Disease, Apa Itu?
Sementara WFH diperpanjang, seorang warganet malah menyinggung terkait transparansi data Covid-19 di area perkantoran yang cenderung disembunyikan pihak perusahaan.
Warganet dengan akun Twiter @firdzaradiany berpendapat bahwa masih banyak perusahaan yang menyembunyikan data Covid-19.
"Di Jakarta, banyak CEO Perusahaan menyembunyikan data positif COVID-19 karyawannya kepada: karyawannya sendiri dan media dengan alasan persepsi/trust publik ke Perusahaan baik, dan agar karyawan tidak takut bekerja," tulisnya.
Baca Juga: Universitas Oxford : RI Dapat Nilai D untuk Penanganan Virus Corona
Sontak unggahannya tersebut menjadi buah bibir publik hingga mendapat ribuan likes dan retweet.
Meski belum ada data-data yang dibeberkan secara gamblang untuk mendukung cuitannya tersebut, sang pemilik akun itu mengaku mendapat data hasil penelusuran offline.
"Tweet ini berupa pendapat dari hasil beberapa data offline. Pendapat ini akan menjadi kebenaran saat karyawan perusahaan-perusahaan speak up, media meliput, akun @laporcovid dan @KawalCOVID19 meliput," ujarnya.
Baca Juga: Ibu Hamil 7 Bulan di Kudus Meninggal Dunia Usai Terpapar Covid-19 Dua Kali
Terlepas dari itu, seorang Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengingatkan pemerintah perlu mengkaji ulang pembukaan kantor di sektor non-esensial.
Menurutnya, kantor di sektor non-esensial sebaiknya ditutup dan menerapkan kembali work from home (WFH) sampai akhir tahun, termasuk sektor pendidikan.
"Kantor dan sekolah harus ditutup sampai akhir tahun. Tak ada pilihan lain buat Indonesia, kecuali mau membuat risiko terjadinya lonjakan besar kasus infeksi dan kematian," kata Dicky dikutip dari Kompas.com, Senin (27/7/2020).
Baca Juga: Tembus 100.000 Kasus Positif Virus Corona, Indonesia Salip 23 Negara di Atasnya?
Dirinya juga memberikan catatan, penutupan kantor non-esensial dan sekolah harus dilakukan secara serentak dengan kedisiplinan penuh dari masyarakat.
Sebab, Indonesia tak mungkin menerapkan kembali penguncian atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak besar pada ekonomi negara. (*)
#hadapicorona