Aura Krisis Tak Ada di Kementerian, Jokowi Kembali Meradang: 'Penanganan Covid Baru 20 Persen yang Terealisasi'

GridHEALTH.id -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya kembali naik pitam di tengah rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/2020).

Bukan tanpa sebab, Jokowi geram lantaran aura krisis dalam penanganan virus corona (Covid-19) yang belum terlihat di kementerian ataupun lembaga lainnya.

Baca Juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 Lebih dari 50 Persen, Presiden Jokowi: 'Penanganan Kesehatan Tidak Boleh Mengendur Sedikit Pun'

Padahal sebelumnya, Senin (27/7/2020) Jokowi sempat menuturkan untuk terus menggaungkan aura krisis sampai nanti vaksin tersedia.

"Aura krisis kesehatan ini harus terus digaungkan sampai nanti vaksin tersedia dan bisa digunakan secara efektif."

"Dan penanganan kesehatan menjadi prioritas tidak boleh mengendur sedikit pun," kata Jokowi.

Baca Juga: Kena Sindir Ariel Noah Buang-buang Tenaga, Anji Dapat Masukan Dari IDI: 'Sebaiknya Menggunakan Narasumber Resmi'

Tak hanya itu, Jokowi menilai realisasi penanganan Covid-19 di Indonesia masih terbilang sangat rendah.

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi, dikutip dari Kompas.com.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Baca Juga: Virus Corona Diprediksi Masih Menyebar hingga Tahun 2022, WHO: 'Pandemi Covid-19 Dampaknya Akan Terasa Beberapa Dekade Mendatang'

Menurutnya anggota kementerian dan lembaga seperti tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan.

"Di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," ujar Jokowi.

Bahkan, menurut Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Baca Juga: Muncul Fenomena Ketidakpercayaan Masyarakat Pada Bahaya Virus Corona

Menurut dia hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementerian tersebut.

Untuk itu Jokowi meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar segera menangani persoalan-persoalan tersebut.

Baca Juga: Bisa Kena Denda Rp 150 Juta usai Selewengkan Gelar Dokter, Anji Beberkan Gelar Hadi Pranoto: ' Dibilang Prof Salah, Tidak Ditulis Salah'

Baca Juga: Pernyataannya Dinilai Makin Ngawur, Kalangan Dokter Minta Anji Diproses Secara Pidana

"Saya minta pak ketua urusan ini dirinci satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif," katanya. (*)

#hadapicorona