GridHEALTH.id - Kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menarik "rem darurat" pembatasan sosial berskala besar (PSBB) rupanya mendapat sorotan banyak pihak.
Hal ini dikarenakan dampak yang terjadi dari keputusan itu, Indonesia disebut para pakar ekonomi merugi hingga Rp297 triliun.
Menanggapi hal itu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sejak awal pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB.
Akan tetapi, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang akhirnya menjadi persoalan.
"Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diberikan, ya, sudah lakukan, " kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/09/2020) malam, dikutip dari Antara.
"Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya," sambungnya.
Mahfud mengatakan bahwa PSBB itu sudah menjadi kewenangan daerah. Namun, perubahan-perubahan kebijakan dapat diterapkan dalam range tertentu.