"Yang tidak boleh adalah dimasukkannya orang Covid OTG (orang tanpa gejala), yang kemudian tabrakan dan meninggal saat mau di bawa ke RS," sambungnya.
Sebelum menyatakan mundur, rupanya Akmal sempat menghadiri rapat bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Juru bicara Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut selaku Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menggelar rapat bersama Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam rapat itu, Akmal hadir mewakili Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.
"Memang waktu itu di rapat Pak Luhut mengingatkan Satgas yang waktu itu diwakili Prof Akmal dan Kemkes yang diwakili oleh salah satu Staf Khusus," kata Jodi dikutip dari detik,ciomMinggu (27/9/2020).
Jodi tak menjelaskan apa persisnya yang disampaikan Akmal dalam rapat tersebut sehingga diingatkan oleh Luhut.
Menurut Jodi, Luhut mengingatkan Akmal agar setiap kebijakan yang akan diambil harus dikonsultasikan terlebih dahulu.
"Agar sebelum meluncurkan Pedoman Tata Laksana Perawatan Klinis COVID-19 harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan berbagai asosiasi profesi dokter," ungkapnya.
Meski begitu, Jodi menepis anggapan Luhut dan Akmal Taher berselisih. "Saya rasa tidak ada selisih paham," katanya.(*)
#berantasstunting #hadapicorona