GridHEALTH.id - Anggota parlemen Skotlandia dengan suara bulat mengesahkan undang-undang yang akan membagikan pembalut secara gratis bagi siapa saja yang membutuhkannya, yang menurut juru bicara pemerintah setempat menjadikannya negara pertama yang melakukannya.
Anggota parlemen di Parlemen Skotlandia dengan suara bulat menyetujui RUU Jumat malam (27/11/2020) yang akan mewajibkan pemerintah daerah untuk memberikan akses gratis ke barang-barang seperti tampon dan pembalut wanita.
Monica Lennon, seorang anggota parlemen dari oposisi Partai Buruh, telah berkampanye melawan "kemiskinan periode" - ketika seseorang yang membutuhkan produk sanitasi tidak mampu membelinya - sejak 2016.
Dia menggambarkan undang-undang tersebut sebagai "praktis dan progresif," terutama selama pandemi virus corona berlangsung.
"Haid tidak berhenti untuk pandemi dan upaya untuk meningkatkan akses ke tampon dan pembalut penting. Ingat, banyak wanita yang tidak berdaya secara ekonomi akibat pandemi (virus corona),"kata Lennon.
Lennon bangga, pemerintah daerah Skotlandia (di bawah Kerajaan Inggris Raya), bergerak dengan cepat dalam waktu singkat untuk merespons usulan ini.
Baca Juga: Waduh, Menurut Survei Murid Perempuan Indonesia Malas Mengganti Pembalut, Padahal Ini Risikonya!
Baca Juga: Wanita Wajib Tahu, Siklus Haid Teratur Perbesar Peluang Kehamilan
RUUnya disahkan dalam suara 121-0 setelah memenangkan dukungan dari pemerintah Skotlandia dan partai oposisi lainnya di badan legislatif di Edinburgh.
Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Skotlandia harus menetapkan langkah-langkah yang memungkinkan siapa saja yang membutuhkan produk sanitasi wanita ini (pembalut dan tampon) untuk mendapatkannya secara gratis.
Sekolah dan universitas harus menyediakan produk secara gratis di kamar mandi mereka.
Sebenarnya selama ini pemerintah Skotlandia sudah mendanai produk bulanan tersebut gratis di sekolah dan universitas, tetapi undang-undang tersebut menjadikannya persyaratan hukum.
Sekretaris Komunitas Aileen Campbell dari Partai Nasional Skotlandia memuji pengesahan undang-undang tersebut sebagai "momen penting untuk kesetaraan gender."
Dan Rose Caldwell, kepala eksekutif dari organisasi amal hak anak perempuan Plan International UK, mengatakan undang-undang ini sangat berarti.
“Skotlandia dapat segera menjadi negara pertama di dunia yang menghilangkan kemiskinan menstruasi untuk selamanya, dan dengan keuangan rumah tangga di bawah tekanan dari pembatasan virus corona, kebutuhan akan produk tersebut tidak lagi mengkhawatirkan. "
Baca Juga: #BijakGGL, Mengenal Gula Alkohol yang Memiliki Setengah Kalori Gula Biasa
Baca Juga: Perempuan dengan Diabetes, Amankah Mengonsumsi Pil KB?
Sebuah survei tahun 2017 oleh badan amal tersebut memperkirakan bahwa 10% anak perempuan berusia 14 hingga 21 tahun di Inggris tidak mampu membeli produk menstruasi, dan 15% anak perempuan kesulitan untuk membelinya. (*)
#bijakGGL #berantasstunting #hadapicorona