GridHEALTH.id - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, Pemerintah Arab Saudi sudah menetapkan jenis vaksin Covid-19 sebagai syarat bagi calon jemaah haji dan umrah.
Tetapi Honesti mengatakan, hingga saat ini, semua vaksin Covid-19 di Indonesia belum bisa memenuhi syarat perjalanan haji dan umrah, kecuali vaksin AstraZeneca.
"Memang belum satupun vaksin yang kita gunakan saat ini masuk (persyaratan Pemerintah Arab Saudi), kecuali AstraZeneca, yang vaksin dari Cina emang belum," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis (20/05/2021).
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir dalam rapat dengar pendapat yang disiarkan kanal YouTube DPR RI, Kamis (20/05/2021).
Melihat kondisi ini, Honesti mengatakan, dibutuhkan lobi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi terkait jenis vaksin Covid-19 sebagai syarat pelaku perjalanan umrah dan haji.
Sejauh ini vaksin Sinopharm sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Namun, vaksin Sinovac masih belum mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Honesti menambahkan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak Sinovac terkait izin penggunaan darurat dan diketahui tidak ada berkas lain yang diminta oleh WHO.
Baca Juga: Tekanan Darah Tinggi Disebut 'Silent Killer', Padahal Ini Gejalanya
"Mudah-mudahan mungkin awal Juni atau minggu kedua Juni Sinovac sudah mendapatkan EUA dari WHO sehingga nanti bisa menjadi dasar kita berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi bahwa Sinovac, Sinopharm, dan semua vaksin yang digunakan di Indonesia layak untuk menjadi persyaratan," tuturnya.
Lebih lanjut, Honesti meyakini Pemerintah Arab Saudi tidak akan menunda pemberangkatan calon jemaah haji dan umrah dari Indonesia hanya karena jenis vaksin.
Baca Juga: 5 Khasiat Minyak Calendula yang Ampuh Untuk Mengatasi Masalah Kulit
Baca Juga: Serangan Stroke Bisa Diprediksi 30 Hari Sebelumnya, Gangguan Kesehatan Ini Jadi Pertanda
"Masak mereka delay karena masalah politik vaksin. Kami sudah menyampaikan ke Kemenlu dan Kemenkes untuk bisa dimulai diplomasi ini dengan pemerintah Arab Saudi," pungkasnya. (*)