GridHEALTH.id - Di depan rapat anggota DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membuka wacana vaksinasi mandiri atau berbayar, yang rencananya akan dijalankan tahun depan.
Hal itu diberlakukan untuk masyarakat yang mampu demi mempercepat program vaksinasi Covid-19.
“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN, juga untuk tahun depan ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/08/2021).
Dalam RAPBN 2022, pemerintah merancang anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara, lebih tinggi dari amanat UU kesehatan yang minimal 5% dari APBN.
Dari anggaran tersebut, alokasi untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun.
Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.
Baca Juga: WHO Kewalahan, Banyak Negara Protes Belum Kebagian Vaksin, Sejauh Mana Pendistribusiannya?
Baca Juga: Tanda Ulkus Diabetetikum, Luka Akibat Tingginya Kadar Gula Darah
Pemerintah juga akan melanjutkan peningkatan kualitas anggaran kesehatan yang diarahkan untuk mendorong dan mendukung reformasi sistem kesehatan dalam bentuk transformasi layanan primer melalui penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi).
Demi menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus mengupayakan menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.
Mulai tahun depan Indonesia juga diharapkan sudah bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri.
“Sampai Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai, dan diharapkan ini akan semakin meningkat.
Pemerintah telah meminta agar selururuh pelibatan Pemda personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi target vaksinasi,” jelas Sri Mulyani.
Baca Juga: Diare yang Tidak Tertangani Pada Lansia Bisa Sebabkan Alzheimer
Baca Juga: Cacing Filaria Munculkan Risiko Infeksi HIV Dua Kali Lipat , The Lancet
Sebelumnya, program vaksinasi mandiri atau vaksin berbayar sempat ingin diterapkan pada 12 Juli 2021 oleh pihak PT Kimia Farma Tbk.
Sayangnya rencana tersebut menuai banyak protes sampai diputuskan untuk ditunda, yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juli 2021. (*)
#berantasstunting #hadapicorona #bijakGGL