GridHEALTH.id - Hingga 2 minggu kedepan, kegiatan kerja diimbau WFH dan luring kembali, perjalanan ke lur negri tunda hingga 3 minggu ke depan.
Hal itu ditgaskan oleh Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
Hal ini dalam rangka kewaspadaan diri dari peningkatan varian Covid-19 Omicron di Tanah Air."Jika ada opsi WFH masih tetap mampu mencapai tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil," kata Luhut dalam keterangan pers secara vitrual, Minggu (16/1/2022). Meski tak wajib, namun Luhut meyakini kebijakan ini dapat menekan laju penyebaran kasus Covid-19 di tanah air.
Kapasitas Perkantoran 75 Persen
Untuk diketahui, penegasan imbauan tersebut disampikan oleh Luhut mengingat sudah terjadi peningkatan kasus varian Omicron.
Saat ini telah menyentuh angka 1.054 kasus per hari.
Kasus didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali terutama Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.
Baca Juga: 5 Hal Wajib Menjadi Pertimbangan Sebelum Operasi Membesarkan Payudara
Jadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini meminta aktivitas di perkantoran paling banyak dilakukan dengan kapasitas 75 persen saja.
"Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, tidak perlu semua hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing," tegasnya. Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau kantor-kantor kementerian lembaga pemerintah untuk mengurangi kegiatan atau rapat secara offline (luring). "Saya mengimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat dilakukan offline atau luring dan sebisa mungkin dilakukan secara daring," ungkapnya. "Tapi tidak juga melarang untuk ketemu, saya serahkan kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri," lanjutnya.
Tunda ke Luar Negeri Hingga 3 Minggu ke Depan
Selain WFH, dia juga mengimbau agar warga tidak pergi liburan ke luar negeri kecuali untuk urusan penting.
Imbauan ini berlaku tak terkecuali untuk pegawai pemerintahan yang sudah dilarang tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama 3 minggu ke depan.
Di sisi lain, pemerintah akan kembali memperketat persyaratan masuk ke tempat publik.
Hanya warga yang sudah mendapat vaksinasi dosis lengkap yang diizinkan beraktivitas ke tempat publik.
"Tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas ke luar rumah serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu. Kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul," bebernya.
Selain itu, pemerintah akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggu.
Hal ini mengubah asesmen dua mingguan yang selama ini diberlakukan.
Masih menurut Luhut, keputusan tersebut semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat.
"Langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus. Pemerintah siap kalau masyarakat tidak siap itu juga jadi masalah," tandas Luhut.(*)
Baca Juga: Se Indonesia Kena Prank Organ Intim Perempuan Belatungan yang Melakukan Hubungan Intim