GridHEALTH.id - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai sekolah pembelajaran tatap muka (PTM) kemungkinan dapat meningkatkan kasus Hepatitis Akut pada anak-anak.
"Kami lihat perkembangan terus-menerus, bisa saja. Nanti PTM kemungkinan, tapi itu melihat situasi ke depan, perkembangan ya," kata Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Gastro-Hepatologi IDAI, Dr dr Muzal Kadim, SpA(K) dalam Media Interview (group) yang diikuti GridHEALTH.id bertema 'Hepatitis Akut yang Belum Diketahui Etiologinya' yang dilakukan secara virtual pada Sabtu 7 Mei 2022.
"Sampai saat ini belum ada keputusan dari IDAI untuk menyarankan PTM itu [ditunda], tidak tau perkembangan lebih lanjut," tambah Muzal.
Kadim mengaku, saat ini IDAI masih menginvestigasi masuknya Hepatitis Akut di Indonesia. "Apakah sudah masuk ke kita atau itu kasus-kasusnya sporadis, kami masih memastikan itu," ujarnya.
IDAI saat ini tengah menyiapkan protokol pencegahan dan penanganan Hepatitis Akut. Kemudian, IDAI juga sudah menyiapkan dokter anak di seluruh rumah sakit di Indonesia.
"Kami berkoordinasi dengan Dinkes dan Kemenkes, bekerja sama dengan rumah sakit, sudah disiapkan, sarana juga pemeriksaan laboratoriumnya, itu semua kami menangani kalau memang terjadi kasus hepatitis akut."
Sementara itu, Pemprov DKI membuka kemungkinan menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah imbas temuan 21 kasus dugaan hepatitis misterius.
Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyebut apabila temuan kasus dugaan hepatitis semakin banyak, maka bukan tidak mungkin Pemprov DKI menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau sekolah daring.
"PTM ini masih kita pelajari apakah akan kembali ke online. Kita akan lihat," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/05/2022), dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Pasca Lebaran, PPKM Diperpanjang Serentak di Seluruh Wilayah Indonesia
Baca Juga: 5 Jenis Bakteri Dalam Urin Bisa Jadi Penunjuk Adanya Kanker Prostat
"Memang kasus ini menurut WHO (World Health Organization) sudah menjadi KLB, kejadian luar biasa. Nanti Indonesia, Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat," kata dia menambahkan.