GridHEALTH.id - Pada Maret 2021, beberapa pemimpin dunia mengumumkan ide untuk sebuah perjanjian baru mengenai kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi.
Inisiatif ini kemudian dibawa ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan telah dirundingkan, disusun, serta dibahas.
Latar Belakang Pandemic Treaty
Apa itu pandemic treaty? Pandemic treaty atau perjanjian pandemi adalah sebuah kesepakatan internasional yang saat ini sedang dirundingkan oleh 194 negara anggota WHO, termasuk Indonesia.
Banyak pemerintah dan pimpinan WHO merasa perlu untuk adanya kesepakatan baru guna mengatasi beberapa kelemahan dan kurangnya kerjasama internasional yang terjadi selama respons global terhadap COVID-19.
Proses negosiasi formal yang dilakukan oleh Badan Negosiasi Internasional atau INB diluncurkan pada tahun 2021.
Menurut WHO, perjanjian baru ini akan memiliki tiga manfaat utama, yaitu mendorong respons global yang lebih adil, membantu melindungi sistem kesehatan nasional, dan meningkatkan kerjasama antar negara anggota selama pandemi.
Tujuan dan Ketentuan Perjanjian
Berdasarkan draf teks terbaru yang tersedia untuk umum pada 2024 ini, tujuan utama dari perjanjian pandemi ini adalah untuk membantu dunia "mencegah, mempersiapkan, dan merespons pandemi."
Hal-hal yang dibahas dari perjanjian ini mencakup definisi dan prinsip, tujuan untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons pandemi, rantai pasokan dan logistik, komunikasi, serta pengawasan dan implementasi perjanjian.
Saat ini semuanya masih dirundingkan dan sehubungan dengan jalan buntu yang terjadi, kesepakatan masih ditunda hingga sidang World Health Assembly berikutnya.
Baca Juga: Ancaman Kesehatan dari Perubahan Iklim Jadi Fokus WHO di Program Kerja 2025-2028
Isu Utama
Perjanjian pandemi mencakup berbagai isu penting yang sedang dinegosiasikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dunia terhadap pandemi.
Salah satu isu utama adalah pendanaan untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi, yang berfokus pada bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan dikelola untuk memastikan adanya kesiapan.
Selain itu, perjanjian ini juga mencakup akses dan pembagian manfaat patogen, yang mengatur bagaimana sampel patogen akan dibagi dan bagaimana manfaat dari penelitian akan didistribusikan, serta memastikan distribusi yang adil dan merata.
Isu lainnya termasuk hak kekayaan intelektual, yang bertujuan menyelesaikan masalah seputar paten dan hak cipta untuk produk-produk terkait pandemi, serta transfer teknologi dan penelitian serta pengembangan produk terkait pandemi, yang bertujuan memastikan bahwa teknologi dan hasil penelitian dapat diakses oleh semua negara.
Selain itu, konsep tanggung jawab bersama juga dibahas dengan meminta negara-negara kaya mengambil kewajiban yang lebih besar dalam respons pandemi dibandingkan dengan negara-negara miskin.
Manfaat Pandemic Treaty
Perjanjian pandemi ini bertujuan untuk mendorong respons dunia yang lebih adil dengan memastikan semua negara, terutama negara berkembang, memiliki akses yang adil dan merata terhadap vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis penting selama pandemi.
Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi selama pandemi sebelumnya, di mana negara-negara miskin seringkali tertinggal dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan.
Selain itu, pandemic treaty juga bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional masing-masing negara agar lebih siap menghadapi kemungkinan pandemi di masa depan.
Dengan meningkatkan kerjasama antar negara anggota, perjanjian ini menciptakan mekanisme yang lebih baik untuk deteksi dini wabah dan respons cepat terhadap penyebaran penyakit, serta supaya respons dunia terhadap pandemi akan lebih terkoordinasi dan efektif.
Baca Juga: Kasus Flu Burung di AS, Kenapa Sapi Jadi Kekhawatiran dan Risikonya Menjadi Pandemi