2. Kompetensi Kader Terlatih
Pembiayaan dan pelatihan massal untuk kader di seluruh Indonesia telah disiapkan, dengan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelatihan ini.
3. Cakupan Pengukuran
Semakin tinggi cakupan pengukuran, semakin presisi dan adekuat data yang dihasilkan.
Tantangan di Lapangan
Dari evaluasi, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya alat antropometri terstandar, rendahnya jumlah kader terlatih, serta dukungan stakeholder dan masyarakat yang belum optimal.
Selain itu, masalah penginputan data dan kendala jaringan serta geografis juga turut mempengaruhi pelaksanaan program ini.
Menko PMK meminta BKKBN, Kemenkes, TNI, dan Polri untuk membantu percepatan pengukuran dan intervensi di daerah yang belum tercapai.
Kerja sama antar posyandu dalam penggunaan alat ukur terstandar juga dianjurkan.
Menko PMK menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mencapai target cakupan pengukuran dan memastikan minimal 90% balita telah diukur di setiap level, dari provinsi hingga posyandu desa.
Hasil pengukuran ini diharapkan menjadi data akurat untuk menyusun kebijakan intervensi stunting yang tepat sasaran.
Baca Juga: Apa Itu Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
Menko PMK mengatakan, dengan terpenuhinya pengukuran dan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan diharapkan dapat menjadi data yang akurat untuk percepatan pencegahan stunting di Indonesia.
"Saya berharap hasil pengukuran bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran," jelasnya.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting di Indonesia, dengan harapan tercapainya generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
Baca Juga: Panduan Anti-Stunting untuk Ibu Hamil dari BKKBN, Terapkan Sejak Trimester Awal