GridHEALTH.id - Pada bulan Juni 2024, seluruh posyandu di Indonesia melaksanakan pengukuran dan intervensi serentak untuk pencegahan stunting.
Upaya ini hampir selesai dengan sisa waktu beberapa hari sebelum akhir bulan.
Berdasarkan data dari dashboard pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 21 Juni 2024, sebanyak 9.720.635 balita atau 55,96% telah diukur.
Dari jumlah itu, 40,18% di antaranya mengalami masalah gizi, dan 1,4% telah mendapatkan intervensi.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pengukuran dan intervensi ini, yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Kemenko PMK pada 21 Juni 2024.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, TNI, Polri, serta seluruh perwakilan pemerintah daerah di Indonesia.
Target dan Langkah Pemerintah
Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa pemerintah mengejar target minimal 90% pengukuran dan intervensi serentak di seluruh Indonesia.
Tiga aspek penentu kelayakan hasil pengukuran adalah penggunaan alat ukur terstandar, kompetensi kader terlatih, dan cakupan pengukuran.
1. Alat Ukur Terstandar
Kementerian Kesehatan menyediakan alat antropometri terstandar yang digunakan di seluruh posyandu.
Baca Juga: Angka Penurunan Stunting Jauh dari Target, Jokowi: Kerja Keras Harus Kita Hargai
2. Kompetensi Kader Terlatih
Pembiayaan dan pelatihan massal untuk kader di seluruh Indonesia telah disiapkan, dengan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelatihan ini.
3. Cakupan Pengukuran
Semakin tinggi cakupan pengukuran, semakin presisi dan adekuat data yang dihasilkan.
Tantangan di Lapangan
Dari evaluasi, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya alat antropometri terstandar, rendahnya jumlah kader terlatih, serta dukungan stakeholder dan masyarakat yang belum optimal.
Selain itu, masalah penginputan data dan kendala jaringan serta geografis juga turut mempengaruhi pelaksanaan program ini.
Menko PMK meminta BKKBN, Kemenkes, TNI, dan Polri untuk membantu percepatan pengukuran dan intervensi di daerah yang belum tercapai.
Kerja sama antar posyandu dalam penggunaan alat ukur terstandar juga dianjurkan.
Menko PMK menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk mencapai target cakupan pengukuran dan memastikan minimal 90% balita telah diukur di setiap level, dari provinsi hingga posyandu desa.
Hasil pengukuran ini diharapkan menjadi data akurat untuk menyusun kebijakan intervensi stunting yang tepat sasaran.
Baca Juga: Apa Itu Gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting
Menko PMK mengatakan, dengan terpenuhinya pengukuran dan intervensi pencegahan stunting yang dilakukan diharapkan dapat menjadi data yang akurat untuk percepatan pencegahan stunting di Indonesia.
"Saya berharap hasil pengukuran bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun kebijakan dalam memastikan intervensi yang tepat sasaran," jelasnya.
Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi stunting di Indonesia, dengan harapan tercapainya generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.
Baca Juga: Panduan Anti-Stunting untuk Ibu Hamil dari BKKBN, Terapkan Sejak Trimester Awal