GridHEALTH.id - Perbedaan pelaporan data Covid-19 antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Diketahui, perbedaan tersebut terjadi pada Kamis (17/12/2020) kemarin.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Tembus 7 Ribu, Bagi yang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Bakal Kena Denda
Akun resmi Kawal Covid-19 menyatakan bahwa 17 Desember 2020 lalu, menjadi hari dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak semenjak 2 Maret 2020.
Tercatat ada 9.163 kasus baru Covid-19 pada Kamis (17/12), berdasarkan perhitungan Kawal Covid-19.
Baca Juga: Positif Covid-19, Pevita Pearce Diberikan Obat Antidiare, Apa Hubungannya?
Sementara, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menjabarkan bahwa ada 7.354 kasus baru Covid-19 pada hari itu.
Sebelumnya, perbedaan data Covid-19 antara pusat dan daerah memang sering terjadi sejak awal pandemi.
Data Covid-19 di Indonesia seakan menjadi benang ruwet yang belum bisa diselesaikan.
Sementara itu, Juru Bicara Kawal Covid-19, Miki Salman menyebutkan bahwa data yang dikumpulkna timnya berasal dari sumber terkait yang dapat diakses oleh publik.
"Iya, kita melakukan tabulasi dari sumber data terbuka yang di-publish masing-masing pemda. Enggak ada sumber data lain, enggak mungkin bisa ada," kata Miki, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/12/2020).
Kawal Covid-19 menggunakan data yang ditemukan di level bawah untuk mendapatkan angka kasus di level nasional.
Hal ini juga disampaikan oleh salah satu relawan Kawal Covid-19 yang merupakan seorang praktisi kesehatan dan sekaligus asisten profesor di Duke-NUS Medical School, Septian Hartono.
"Metode pengumpulan kami sederhana. Kami mencari data di level serendah mungkin. Jadi, kalau ada data dari situs kabupaten/kota, kami ambil dari sana. Kalau enggak ada, kami ambil dari situs provinsi. Kalau situs provinsi enggak ada juga, baru kami ambil dari situs pusat," jelas Septian.
Kendati belum ada respons lanjut dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, namun Wiku Adisasmito hanya memberi penegasan bahwa sinkronisasi data antara pemda dan pemerintah pusat masih terus dilakukan.
"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujarnya dalam kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).
Terlepas dari itu, kita tunggu saja kebenaran data Covid-19 di Indonesia yang lebih akurat. (*)
Baca Juga: Tunggu Izin Edar BPOM, Pemerintah Tak Akan Buru-buru Lakukan Vaksinasi Covid-19
View this post on Instagram
#hadapicorona
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Editor | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Komentar