Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Minta Epidemiolog Terlibat: Pulau Jawa Harus Lockdown Secara Total

GridHEALTH.id - Presiden Joko Widodo tampaknya kembali dikecewakan dengan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Jokowi menilai penerpaan PPKM Jawa-Bali tidak efektif lantaran tidak bisa menurunkan kasus Covid-19.

Baca Juga: Jika Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Gagal Lagi, Satgas: Pembatasan Terus sampai Waktu yang Tidak Diprediksi

"Menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi dalam siaran di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, sampai saat ini tidak ada formula yang efektif untuk menekan laju Covid-19.

Baca Juga: Terdengar Sepele, Marco Panari Meninggal Mendadak di Usia Muda akibat Tersedak, Ini Cara Penanganan yang Tepat

Untuk itu, Jokowi pun meminta agar pakar epidemiolog dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Saya ingin Menko (Menteri Koordinator), ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog terkait mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif," katanya.

Sementara itu, epidemiolog Dicky Budiman dari Griffith Univesity mengatakan pemerintah sudah harus menerapkan karantina wilayah alias lockdown secara total.

Dicky bahkan menganjurkan agar Pulau Jawa dilakukan total lockdown.

Baca Juga: Jokowi Akhirnya Bicara Soal Lockdown Indonesia: 'Enggak Apa-apa, Asal Covid-19 Turun'

"Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, memang seharusnya untuk Pulau Jawa itu lockdown."

"Karena situasi berdasarkan indikator epidemiologis sudah mendukung itu, karena episentrum kasus Covid-19 ya di pulau Jawa," kata Dicky, Selasa (26/01/2021).

Menurutnya, sejak awal kebijakan PPKM tidak akan mampu menurunkan lonjakan kasus positif di Indonesia.

Baca Juga: Menkes dan Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Jadikan Vietnam Sebagai Contoh Lockdown Indonesia

"Intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi," ucapnya.

Bahkan, sejak awal penerapan PPKM, pemerintah dinilai tidak berdasarkan data yang valid dan saintifik.

Oleh sebab itu, dibanding PPKM, Dicky meminta pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Menurutnya, seluruh sektor seperti perkantoran, tempat perbelanjaan, dan transportasi harus ditutup.

Baca Juga: Akhirnya, Tim WHO Berhasil Mengunjungi Rumah Sakit di Wuhan yang Menangani Kasus Pertama Covid-19

Dicky kemudian memberi contoh Selandia Baru yang berhasil menekan kasus setelah melakukan lockdown.

"PSBB berdasarkan regulasi ya lockdown, berhentinya semua aktivitas sosial-ekonomi. Jadi tidak ada PSBB dengan pengecualian sektor masih buka, itu bukan PSBB namanya," ujarnya.

Terlepas dari itu, belum ada kabar lebih lanjut apakah PPKM Jawa-Bali akan kembali dilanjutkan atau berganti menjadi lockdown total. (*)

Baca Juga: Tak Sama dengan Jokowi, Menkes Budi Umumkan Waktu Vaksinasi Massal untuk Masyarakat Indonesia Mundur

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by GridHEALTH (@gridhealth_id)

#hadapicorona

PROMOTED CONTENT