GridHEALTH.id - Kasus Covid-19 di Indonesia rupanya terus merangkak naik seakan tanpa batas.
Padahal diketahui, pemerintah dengan segala cara telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.
Baca Juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Minta Epidemiolog Terlibat: Pulau Jawa Harus Lockdown Secara Total
Namun belakangan ini, para hali epidemiologi hingga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PPKM Jawa-Bali yang dinilai tidak efektif.
Epidemiolog Dicky Budiman dari Griffith Univesity mengatakan pemerintah sudah harus menerapkan karantina wilayah alias lockdown secara total.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan, sebaiknya pemerintah memperlakukan PSBB ketat.
Menurut Slamet, tidak pilihan untuk pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di Indonesia, meski berdampak secara ekonomi.
"PSBB super ketat, bahasa kasarnya lockdown cuma memang ekonominya bisa jatuh. Tapi kalau enggak begitu masyarakat enggak displin. Vaksin belum ada," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (1/2/2021).
Baca Juga: Jokowi Kecewa Pelaksanaan PPKM Tak Efektif, Ini Peringatan Keras Buat Para Menteri dan Jajarannya
Dengan pembatasan mobilitas masyarakat yang sangat ketat, angka kasus positif Covid-19 dapat diturunkan.
"Yang penting ini pembatasan mobilitasi masyarakat. Ekonomi akan jatuh tapi kesehatan masyarakat terselematkan dan kematian akan berkurang," ungkap Slamet.
Di sisi lain, Dicky Budiman menganjurkan agar Pulau Jawa dilakukan lockdown total.
"Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, memang seharusnya untuk Pulau Jawa itu lockdown."
"Karena situasi berdasarkan indikator epidemiologis sudah mendukung itu, karena episentrum kasus Covid-19 ya di Pulau Jawa," kata Dicky, Selasa (26/01/2021).
Baca Juga: Jangan Langsung Menyetir Sehabis Makan, Dampaknya Bisa Fatal dan Mematikan
Menurutnya, sejak awal kebijakan PPKM tidak akan mampu menurunkan lonjakan kasus positif di Indonesia.
"Intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi," ucapnya.
Bahkan, sejak awal penerapan PPKM, pemerintah dinilai tidak berdasarkan data yang valid dan saintifik.
Terlepas dari itu, Presiden Jokowi pun mengisyaratkan adanya lockdown di Indonesia lantaran kasus Covid-19 terus meningkat.
Namun, hingga saat ini, belum ada kabar lebih lanjut apakah PPKM Jawa-Bali akan kembali dilanjutkan atau berganti menjadi PSBB ketat atau lockdown total. (*)
View this post on Instagram
#hadapicorona
| Source | : | Tribunnews.com,GridHealth.ID |
| Penulis | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
| Editor | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Komentar