Vaksinasi Covid-19 Akan Diaudit Kemenkes dengan Teknologi Digital

GridHEALTH.id - Vaksinasi Covid-19 yang sekarang sedang berjalan di Indonesia akan segera diaudit oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam audit Kemenkes bekerjasama dengan BPKP dan pihak lainnya untuk melakukan audit vaksin Covid-19 secera berkala.

Baca Juga: Kenapa Sudah Divaksin Covid-19 Lengkap Malah Positif Virus Corona? Bukan Salah Vaksin?

Hal ini dilakukan, tidak lain supaya tidak ada penyimpangan.

Dengan adanya audit pengawasan rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin, bisa tepat ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

Kerja pengawasannya sendiri Kemenkes menggunakan teknologi digital berbasis aplikasi.

Sehingga bisa dengan cepat dan mudah mendukung pengawasan distribusi dan update stok vaksin nasional.

Teknologi digital tersbut sudah ada dan tersedia, tinggal dijalankan.

Namanya aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik) .

Ini adalah sbeuah platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya.

Mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.

Baca Juga: Gejala Neuropati Proksimal, Kerusakan Saraf Langka Yang Sering Dialami Penyandang Diabetes

Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama, sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin COVID-19.

Adapun pelaksanaannya, “Pelaksanaan audit kita rencananya akan dibantu BPKP. Pada level Provinsi/Kabupaten/Kota dibantu Kemendagri, dan juga TNI/Polri agar kita bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kita tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (9/8), dikutip dari laman Sehatnegeriku.Kemkes.go.id (10/8/2021).

Selain itu, Menkes Budi menginginkan pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala, mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya.

Baca Juga: 11 Langkah Mencegah Gastroenteritis , Penyakit Infeksi Pencernaan

Dengan demikian data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.

“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kita tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kita kirim batch selanjutnya." Pesan Menkes.

Karenanya, lanjut Menkes lebih jauh, kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Baca Juga: Karena 7 Hal ini Kadar Gula Darah Bisa Mendadak Tinggi Pada Malam Hari

Dengan adanya audit dengan teknologi digital ini, diharapkan target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan, untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Untuk diketahui, saat ini pemerintah telah amankan stok vaksin COVID-19 sebanyak 428 juta dosis, untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap.

Sedangkan untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan/hari.

Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta/hari, Polri 600 ribu/hari, TNI 500 ribu/hari dan 2,5 juta/hari oleh BKKBN.

Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80% untuk daerah dan 20% stok pusat.(*)

Baca Juga: Pengobatan Covid-19 dengan Terapi Uap ala Dokter Tiwi, Ratusan Pasien Sudah Sembuh, Undang Menteri Luhut

 

PROMOTED CONTENT