GridHEALTH.id - Capaian vaksinasi dosis lengkap Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Singapura yang sudah 91 persen, Australia 84 persen, Malaysia 83 persen, Vietnam 80 persen, dan Thailand 75 persen. Sementara Filipina berada pada posisi terbawah yakni 34 persen.
Menurut Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, capaian vaksinasi COVID-19 dosis lengkap Indonesia menduduki peringkat kedua terendah setelah Filipina dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan Australia.
“Sayangnya jika dibandingkan dengan negara lain, cakupan vaksinasi dosis lengkap dibandingkan dengan total penduduknya, Indonesia baru mencapai 62 persen. Lebih rendah dari negara-negara lainnya,” papar Wiku dalam Konferensi Pers daring Perkembangan Penanganan COVID-19 per 2 Juni 2022 di Indonesia (2/06/2022).
Jadi menurut Prof. Wiku, meskipun sudah melebihi target yang ditentukan Badan Kesehatan Dunia, yakni 60 persen, nyatanya cakupan vaksinasi dosis lengkap di Indonesia secara nasional baru 62 persen.
Ini artinya, baru 167,5 juta penduduk dari total 273,5 juta orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap.
Untuk itu, kepada seluruh pemerintah daerah, Wiku meminta cakupan vaksinasi di wilayah masing-masing terus dipantau dan mengoordinasikan stok vaksin yang dimiliki dengan Kementerian Kesehatan, supaya kekurangan stok dapat didistribusikan sesuai dengan jumlah kebutuhan.
Kasus Covid-19 Pasca Lebaran 2022
Pada kesempatan yang sama, Prof. Wiku juga menyampaikan bahwasannya kasus Covid-19 di Indonesia terus terkendali. Meskipun, Lebaran Idul Fitri 2022 telah berlalu.
Kendati kasus Covid-19 terus terkendali, Wiku memastikan pemerintah tetap berhati-hati. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kasus Covid-19.
Baca Juga: Menjelang Tidur Malam Waktu Terbaik Minum Obat Hipertensi, Studi
"Pemerintah Indonesia menyatakan tetap melakukan pengendalian sebelum status pandemi benar-benar dinyatakan berakhir oleh badan yang berwenang yaitu WHO," ucapnya.
Mengenai perkembangan kasus Covid-19 pasca lebaran 2022, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai Indonesia belum bisa bebas 100 persen dari pandemi Covid-19.
Ada sejumlah hal yang membuat Indonesia masih harus membatasi aktivitas masyarakat.
Pertama, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 harian meningkat. Bahkan, data Kementerian Kesehatan pada 24 Mei 2022 menunjukkan, penambahan kasus positif Covid-19 mencapai 345, lebih tinggi dari pasien sembuh hanya 288.
"Walaupun kenaikan ini tidak lebih besar daripada perjalanan mudik, nataru, tahun sebelumnya. Tapi fakta bahwa kasus itu naik kembali," jelas Hermawan, dilansir dari merdeka.com (2/06/2022).
Kedua, vaksinasi Covid-19 baik untuk dosis lengkap maupun booster belum mencapai target. Data saat ini, baru 80 persen atau sekitar 167 juta orang telah mendapatkan vaksinasi lengkap dari target 208 juta orang.
Artinya, masih ada 103 juta orang yang belum divaksinasi lengkap dari total penduduk Indonesia 270 juta orang. Sementara untuk vaksinasi booster baru mencapai 21 persen atau sekitar 44 juta orang.
Padahal, kata Hermawan, vaksinasi booster sangat penting karena vaksin hanya efektif selama empat bulan. Pada bulan kelima atau keenam akan terjadi penurunan proteksi dari vaksinasi.
"Nah sementara kita menuju vaksin booster ini lambat prosesnya dan cenderung melambat pada bulan-bulan terakhir. Selama April dan Mei. Nah ini catatan bahwa kita dari segi vaksin juga belum hebat-hebat banget," ucapnya.
Baca Juga: Stroberi Jadi Biang Keladi Hepatitis A Merebak di AS dan Kanada
Ketiga, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sangat menurun. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo mengizinkan masyarakat lepas masker di area terbuka. Menurut Hermawan, kebijakan ini disalahpahami.
Seharusnya, lepas masker diperbolehkan dengan syarat tertentu, misalnya tidak terjadi kerumunan dan tak berada di antara orang dengan kelompok rentan. Sedangkan kelompok masyarakat dengan kondisi kesehatan khusus harus tetap menggunakan masker.
"Cuma diterjemahkan oleh masyarakat luas kan berbeda. Seolah-olah ini pure kemerdekaan. Ini situasi ini yang justru diwaspada," tegasnya.
Perlu Evaluasi Hingga 3 Bulan Mendatang
Jadi menurut Hermawan, pemerintah perlu mengevaluasi situasi penularan Covid-19 di Indonesia hingga tiga bulan mendatang. Selama proses evaluasi berjalan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih harus diterapkan.(*)
| Penulis | : | Gazali Solahuddin |
| Editor | : | Gazali Solahuddin |
Komentar