Gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden pada Rapat Tingkat Tinggi Menteri di Istana Wakil Presiden pada 19 Maret 2024.
Dalam aplikasinya, gerakan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas program dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, puskesmas hingga desa, untuk memastikan seluruh sasaran mendapatkan intervensi sesuai standar agar hasilnya akurat dan cakupan layanan meningkat.
Pemerintah juga menginstruksikan kegiatan intervensi pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
Tujuannya adalah mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting, melakukan intervensi segera bagi yang memiliki masalah gizi, dan meningkatkan cakupan sasaran ke posyandu.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, meninjau langsung kegiatan Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting pada Selasa (11/6) di Posyandu Wijaya Kusuma di Kebon Pedes, Kota Bogor, Jawa Barat, dan Posyandu Integrasi RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Jokowi menekankan pentingnya konsolidasi dan kerja sama seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting.
Menurutnya, stunting tidak hanya terkait makanan dan gizi, tetapi juga sanitasi dan lingkungan, yang mempengaruhi masalah air dan lainnya.
Presiden optimis target pemerintah dalam penanganan stunting akan tercapai.
“Kita ingat di 2014 kita masih di angka 37 (persen). Kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21 (persen). Memang kemarin turunnya hanya kecil 0,1 (persen), tapi apapun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu, harus kita hargai,” ujar Presiden.
Baca Juga: Panduan Anti-Stunting untuk Ibu Hamil dari BKKBN, Terapkan Sejak Trimester Awal
| Penulis | : | David Togatorop |
| Editor | : | David Togatorop |
Komentar