Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan pemerintah harus turun tangan dan mengatur harga.
Dia mempertanyakan kapasitas pengujian di sektor swasta sementara pemerintah berjuang untuk membuat lebih banyak tes tersedia.
Menurut Pandu, sangat tidak etis bagi penyedia layanan kesehatan untuk mencari untung dari pengujian pandemi dan memanipulasi ketakutan masyarakat di saat Indonesia berjuang menghadapi pandemi virus corona.
“Pemerintah harus mengatur ini. Ini adalah sumber daya nasional, ketika Anda memiliki kapasitas rendah dalam pengujian, Anda perlu meminta rumah sakit publik dan swasta untuk membantu meningkatkan kapasitas pengujian negara. Mengapa kita membiarkan seseorang yang memiliki sumber daya pengujian melakukan hal berbeda terhadap respons nasional?” ungkapnya dikutip dari gelora.co.id.
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (13/07/20) dikutip dari Kompas.com, menuntut kenaikan tingkat pengujian virus corona hingga 30.000 tes reaksi PCR per hari.
Jokowi juga ingin lebih banyak laboratorium dibuka di provinsi-provinsi yang paling terdampak, termasuk Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Baca Juga: Termasuk Golongan Pelit? Hati-hati, Ternyata Ini Dampaknya Bagi Kesehatan!
Baca Juga: 5 Makanan Tak Boleh Disimpan di Freezer, Ternyata Ini Alasannya
Pengujian virus corona gratis di Indonesia tetapi hanya jika pasien menunjukkan gejala di rumah sakit pemerintah.