Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus.
Mufida juga mengaku miris dengan munculnya klaster di bidang kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan.
"Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi ternyata tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," paparnya.
Pihaknya meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.
"Tidak perlu dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," jelasnya.
Baca Juga: 4 Tanda Ketidaksuburan Pada Wanita, Salah Satunya Haid Tidak Teratur
Baca Juga: Lakukan 5 Gerakan Jari Sederhana Ini Untuk Redakan Gejala Arthritis
Dia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan Covid-19 hingga ke daerah.