Pada prinsipnya, pemerintah akan memastikan efektivitas, keamanan dan kelayakan dari setiap vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi.
"Oleh karenanya, dalam berbagai pengembangan vaksin di Indonesia termasuk vaksin Nusantara, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah diakui dan sesuai standar WHO," tutur Wiku.
Tak hanya itu, ia juga menyarankan tim peneliti vaksin Nusantara segera berkoordinasi dengan BPOM.
Vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini belakangan menjadi polemik.
Baca Juga: Tak Ada Persetujuan BPOM, Anggota DPR Jadi 'Relawan' Suntik Vaksin Covid-19 Nusantara
Uji klinik fase kedua vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan izin atau Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) dari BPOM.
Sebelumnya, Vaksin Nusantara memicu kontroversi di masyarakat setelah BPOM menghentikan penelitian vaksin itu karena ada sejumlah dokumen uji klinis fase I yang belum lengkap.
Di tengah kontroversi itu, anggota DPR RI justru ramai-ramai menyatakan dukungan. Bahkan, sejumlah pimpinan parlemen ikut menjadi relawan vaksin ini.
Mereka berkukuh pemerintah dan BPOM harus mengizinkan penggunaan Vaksin Nusantara. Mereka beralasan vaksin ini merupakan produk dalam negeri.
Baca Juga: Karena Covid-19 Joanna Alexandra Dirawat di Wisma Atlet, Sang Suami Sesak Napas Masuk IMCU