GridHEALTH.id - PPKM Darutat Jawa Bali dan diperluas ke wilayah lain kini sedang diberlakukan.
Banyak pintu masuk dan keluar di kota-kota dan daerah yang diskat dan ditutup, baik lintas provinsi maupun di dalam kota.
Kondisi ini tentu tidak mengenakan bagi banyak masyarakat. Khususnya menganggu ekonomi.
Karenanya menjalankan PPKM Darurat yang ditetapkan pemerintah ini di lapangan sangat sulit sekali.
Tak sedikit aparat penegak hukum yang menjalankan tugas penyekatan dari atasannya di jalan, mendapat tentangan kuat bahkan hardikan dari masyarakat, yang juga butuh mobilitas untuk ekonominya.
Solusi di lapangan untuk aneka persoalan PPKM Darurat yang ditemukan hingga kini masih membingungkan masyarakat.
Semuanya itu banyak diunggah masyarakat di media sosial berupa video.
Jika kondisi dan situasi di lapangan masih seperti itu apa jadinya jika PPKM Darurat ini diperpanjang, bahkan hingga 6 minggu.
Baca Juga: Bahan Alami Atasi Bau Ketiak, Gunakan Baking Soda hingga Minyak Kelapa
PPKM Darurat Jawa Bali saat ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021.
Dan ternyata pemerintah Indonesia saat ini telah telah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat tersebut.
Hal ini didapati saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Senin (12/6/2021).
Melalui paparan tersebut, dikatakan PPKM darurat diperpanjang hingga enam minggu lamanya.
Skenario diperpanjang pemberlakukan PPKM Darurat ini alasannya jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi.
Baca Juga: Kompres Panas atau Kompres Dingin, Sesuaikan dengan Kondisi Kesehatan
Diharapkan PPKM darurat bisa menekan jumlah kasus paparan Covid-19. Karena mobilitas masyarakat benar-benar dibatasi.
Konsekwensi PPKM Darurat sejatinya sama besarnya dari jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.
Pasalnya PPKM Darurat memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi.
Akibat PPKM darurat banyak sektor bisnis yang menjanjikan dan besar juga cepat perputaran uangnya kini melambat bahkan stuck.
Kondisi ini tentu tidak sehat bagi perekonomian masyarakat dan juga negara.
Selain banyak jenis usaha yang harus ditutup karena PPKM Darurat, masyarakat pun tidak boleh menggelar kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.
Karena hal itu semua sudah tentu pemulihan ekonomi Indonesia tertahan.
Itu baru dampak ke satu yang bisa langsung terasa.
Dampak kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III diprediksi melambat ke kisaran 4-5,4 persen.
Oleh karena itu, belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.
Untuk mengatasi pandemi Covid-19 diperlukan PPKM darurat yang efektif.(*)
Baca Juga: Tak Butuh Waktu Lama Kecilkan Pori-pori Wajah, Salah Satunya Cobalah Gunakan Mentimun