GridHEALTH.id - Keberadaan anak disabilitas di Indonesia tentu tidak boleh dilupakan, tetapi justru menjadi tugas pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak setiap anak disabilitas di Indonesia.
Pada tahun 1994, Soeharto melalui sertifikat peserta Gelar Nusantara Anak memberikan wejangan kepada anak-anak dan khususnya anak disabilitas di Indonesia untuk membangkitkan semangat berjuang dalam meraih keberhasilan.
Lalu, bagaimana kondisi dan realita anak disabilitas Indonesia di saat ini? Bukan sekedar wejangan, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak dari anak disabilitas di Indonesia?
Secara garis besar, Presiden Soeharto melalui wejangannya mengatakan, "Khusus kepada anak-anak yang menyandang cacat tubuh, saya minta agar kalian tidak merasa rendah diri. Cacat tubuh tidak perlu dan tidak boleh menjadi halangan untuk meraih keberhasilan".
Dari wejangan Soeharto ini diketahui bahwa Soeharto meminta kepada anak disabilitas Indonesia untuk tetap semangat meraih keberhasilan dan disabilitas bukanlah penghalang.
Realita dan kondisinya saat ini masih menunjukkan anak disabilitas di Indonesia berada dalam lingkup yang aman dan terjamin, khususnya dalam bidang pendidikan seperti yang diharapkan oleh Soeharto untuk terus belajar, juga kesehatan.
Meskipun sudah banyak langkah-langkah yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah, namun jika dilihat dari data tahun 2020, jumlah anak disabilitas Indonesia mencapai sekitar 0,79% atau setara dengan 650 ribu anak disabilitas dari total 84,4 juta anak di Indonesia.
Kemenkes melalui Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya pada wanita, semakin banyak yang memiliki pendidikan rendah, hingga sekitar 26,7% penyandang disabilitas termasuk dalam golongan tidak bekerja.
Bisa dikatakan anak disabilitas Indonesia tidak hanya rentan dalam pendidikan dan kesehatan, namun juga pada jaminan hidup, di mana data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, menunjukkan ada 110 anak disabilitas menjadi korban kekerasan dari total 1.355 anak.
Melihat data-data di atas menunjukkan bahwa kondisi dan realitanya anak disabilitas di Indonesia masih penuh tantangan.
Bidang Pendidikan
Data dari BPS lagi-lagi menunjukkan pendidikan kepada kaum anak disabilitas masih tergolong rendah, bahkan disebutkan ada 30,7% anak disabilitas di Indonesia yang tidak tamat hingga SMP.
Hanya ada sekitar 17,6% anak disabilitas di Indonesia yang mampu menamatkan jenjang pendidikan hingga kuliah, menjadi salah satu yang diharapkan tentunya dari wejangan Soeharto.
Salah satu langkah pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas Indonesia adalah dengan mendirikan sekolah khusus disabilitas, di mana hingga tahun ajaran 2020/2021 ada sebanyak 2.250 sekolah untuk anak disabilitas di berbagai jenjang pendidikan.
Meskipun jika dilihat terperinci, masih lebih banyak sekolah untuk anak disabilitas yang dibangun oleh pihak swasta dengan jumlah 1.465 sekolah, sedangkan milik negeri berjumlah 552 sekolah, dengan total 2.017 sekolah berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB).
Selain itu, Kemendikbud juga secara penuh mewujudkan kelas inklusi bagi anak disabilitas dan menjadi fokus perhatian dari tahun ke tahun untuk memberikan peningkatan layanan, tetapi masih memerlukan cara yang bertahap untuk mewujudkannya.
Kemendikbud dalam hal ini selalu berupaya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas, sesuai dengan tujuan pendidikan inklusi dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009.
Bidang Kesehatan
Tidak hanya dalam bidang pendidikan, anak disabilitas Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam bidang kesehatan, salah satunya karena kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan.
Salah satu masalah kesehatan yang umum dan banyak terjadi pada anak disabilitas di Indonesia adalah masalah kesehatan gigi dan mulut.
Masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak disabilitas umumnya buruk dengan kasus terbanyak adalah mengenai karies gigi dan radang gusi, permasalahan ini tentu tidak hanya diselesaikan oleh pemerinta, namun setiap orangtua juga berperan di dalamnya.
Padahal, setidaknya ada empat aspek yang perlu dijamin pemerintah untuk anak disabilitas, yaitu aspek kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian.
Keempat aspek ini seharusnya selalu tercermin dalam setiap pemenuhan kebutuhan hak anak disabilitas dan fasilitas-fasilitas yang digunakan, tidak terkecuali fasilitas kesehatan.
Saat ini, Kemenkes diketahui tengah menyusun Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusi bagi penyandang disabilitas untuk membentuk sistem layanan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, berkualitas, menghargai martabat, dan memberdayakan seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.
Selain bidang pendidikan dan kesehatan, anak disabilitas tidak hanya masih membutuhkan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan, namun juga dalam lapangan pekerjaan karena jika melihat data 2016-2019 yang ada, lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas mentok di 49%.
Diharapkan ke depannya tentu terdapat berbagai kemajuan yang mendorong anak disabilitas di Indonesia mendapat ruang untuk bertumbuh dan berkembang seperti yang dicita-citakan Soeharto dalam wejangannya untuk anak disabilitas Indonesia.
Sehingga tidak hanya berakhir menjadi wejangan semata, tetapi mampu diwujudkan oleh anak disabilitas Indonesia dan tentu didukung oleh pemerintah. (*)
