Diciptakan Agar Tak Ada Komersialisasi, Kemenkes Bahas Sanksi bagi Pelanggar yang Menaikkan Biaya Rapid Test

Kemenkes menyatakan akan melihat dulu perkembangan implementasi Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi.

"Memang saat ini kami belum membuat suatu peraturan yang menyatakan bahwa sanksinya seperti apa. Tetapi ke depan akan kami lihat perkembangan SE ini bagaimana," ujar Hesty.

Baca Juga: Menkes Terawan Resmi Pindah Kantor di Surabaya, Jokowi Berharap Banyak: 'Pengendalianya Betul-betul Kita Lakukan'

Hesty mengaku optimistis rumah sakit akan mematuhi arahan dalam SE tersebut.

Terlebih, saat ini banyak distributor alat rapid test yang ikut membantu menyeimbangkan harga di pasaran.

"Itu tentu lebih membantu rumah sakit. Sehingga sebetulnya tak perlu sanksi yang betul-betul (ketat)," tambah Hesty.

Baca Juga: Indonesia Masuk 10 Besar Kasus Covid-19 Tertinggi di Asia, WHO Sebut Pemerintah Gagal Bertindak: 'Banyak Negara Menuju ke Arah yang Salah'

Hesty mengatakan batasan tertinggi tarif pelaksanaan rapid test berlaku untuk semua rumah sakit yang memberikan layanan pemeriksaan tersebut.

PROMOTED CONTENT