GridHEALTH.id - Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta jajarannya untuk menjelaskan lebih detail mengenai vaksin Covid-19.
Jokowi berharap, penyampaian berita terkait vaksin Covid-19 ini tidak lagi menimbulkan isu miring layaknya UU Cipta Kerja yang akhirnya menggerakan gelombang aksi di berbagai daerah.
"Saya juga minta yang berkaitan dengan vaksin, dan minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak UU Cipta Kerja," tegasnya dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).
Baca Juga: Hasil Rapat Terbatas di Istana Prihal Covid-19, 19 Oktober 2020, Menkes Terawan Bikin Kaget Media
Tak hanya itu, Jokowi juga memohon agar WHO Indonesia dilibatkan dalam hal training treatment vaksin Covid-19 pada tenaga medis.
Meski semua terkait vaksin Covid-19 ingin diperjelas ke masyarakat, namun Kepala Negara Indonesia ini menyebut tidak ingin mengungkapkan beberapa hal ke publik.
"Saya harapkan, betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, dan nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa," kata Jokowi.
Namun, Jokowi berujar agar tidak mempublikasikan harga vaksin Covid-19 ke masyarakat.
Baca Juga: Mengejan Terlalu Kencang saat Buang Air Besar, Bahayakah bagi Ibu Hamil?
"Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," tuturnya.
Seperti diketahui, harga vaksin Covid-19 memang sempat memicu polemik tersendiri di kalangan pejabat, maupun masyarakat.
Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa harga vaksin Covid-19 akan diserahkan pada penjualnya.
Baca Juga: Telat Haid Sering Dialami Para Wanita, Berapa Lama yang Normal?
"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual. Yang tetapkan bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin merah putih harus kita buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kita tetapkan harga. Kalau hari ini kita enggak tetapkan harga," ujar Erick dalam konferensi pers virtual dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kamis (3/9/2020) lalu.
Sementara, Menristek (Menteri Riset dan Teknologi) dan Kepala BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa harga vaksin 5 dolar USD atau Rp 73 ribu per satu kali suntik.
Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela menilai harga vaksin Covid-19 yang dinilai berbeda-beda, dinilai akan membuat masyarakat bingung.
Menurut Mulan, harga dan pembiayaan vaksin yang disampaikan Ketua pelaksana Pemulihan Gugus Tugas Covid-19 Erick Thohir bertolak belakang dengan apa yang dipaparkan oleh Menristek pada rapat kerja di Komisi VII.
Saat itu Menristek memaparkan harga vaksin 5 dolar AS per satu kali suntik, masing-masing direncanakan akan disuntik sebanyak dua kali dan semuanya biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Baca Juga: Telat Haid Sering Dialami Para Wanita, Berapa Lama yang Normal?
“Yang jadi pertanyaan saya, apakah vaksin yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir dan Bapak Menristek ini sama atau berbeda? Mengapa ada perbedaan harga?"
"Terus kenapa ada pemberitahuan bahwa masyarakat juga harus membayar secara mandiri satu kali suntik vaksin."
"Ini menurut saya cukup meresahkan masyarakat, dan saya berharap apa yang disampaikan oleh Pak Erick itu tidak benar-benar terjadi," ujar Mulan.
Mulan brasumsi harga tersebut akan memberatkan masyarakat.
"Kasihan rakyat Pak, jika harus kembali dibebani dengan membayar satu kali vaksin,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memastikan harga vaksin Covid-19 dari Sinovac di Indonesia tidak akan memberatkan.
Honesti memperkirakan harga vaksin Covid-19 berada dikisaran Rp 200.000 per dosisnya. (*)
#hadapicorona
Source | : | YouTube |
Penulis | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Editor | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Komentar