GridHEALTH.id - Indonesia kembali dihantam berita buruk di tengah pandemi Covid-19.
Setelah ratusan juta masyarakat kena pemutusan hubungan kerja (PHK), kini perekonomian Indonesia dikabarkan terkena resesi.
Badan Pusat Statistik ( BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen (year on year/yoy).
Melihat hal tersebut, sebagian masyarakat pun mulai panik hingga stres memikirkan dampaknya pada harga bahan pokok.
Menanggapi resahan masyarakat atas resesi tersebut, pemerintah rupanya berencana untuk terus melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) Covid-19 hingga tahun 2021.
Melansir Kompas.com, Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran Rp 86-87 triliun untuk program bansos 2021 penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga program bansos yang akan diluncurkan pada 2021.
"Saat ini yang dianggarkan untuk programnya sekitar Rp 86-87 triliun. Ini yang sudah ada di pagu alokasi ya, kita tidak tahu nanti pagu alokasi diubah lagi atau bagaimana, nanti kita lihat," kata Juliari dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Diperkirakan Sudah Siap, Benarkah BPOM Halangi Izin Edar dan Vaksinasi?
Adapun tiga program yang dianggarkan tersebut yaitu program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), dan bansos tunai (BST).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, dalam penyaluran bansos tersebut, banyak saluran yang digunakan.
"Jadi artinya sesuai arahan Presiden, maka bantuan sosial dengan skema-skema yang selama ini sudah dilaksanakan akan tetap berlanjut sampai kuartal ke-1 tahun 2021," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11/2020).
Meskipun dilanjutkan, namun ada beberapa perubahan yang dilakukan, mulai dari alokasi, kuota, hingga sistem penyalurannya pada 2021 mendatang.
Bahkan rencananya, khusus untuk bansos bagi program keluarga harapan (PKH) penyalurannya akan dikembalikan lagi menjadi per bulan.
Baca Juga: Awas! Mengunyah Permen Karet Perut Jadi Kembung Menggelembung dan Gigi Sensitif
Kemudian, kata dia, rencananya nilai bantuan sosial tunai (BST) di luar DKI Jakarta bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tetap sama, yaitu Rp 300.000 per KPM per bulan.
"Jadi ini usulan yang sedang disiapkan dan khusus untuk DKI tetap diberikan dalam bentuk sembako dengan target 1,3 juta KPM seperti semula, dengan nilai indeks bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan per KPM," kata Muhadjir.
Adapun untuk bantuan beras bagi 10 juta PKH pada 2021 nanti akan dipertimbangkan dahulu karena melihat kondisi stok beras yang ada.
Baca Juga: Hampir Dua Bulan Ditunjuk jadi Wakil KPC PEN, Luhut Berdalih Data Pusat dan Daerah Tidak Sesuai
Dengan demikian, harus menunggu arahan Presiden terlebih dahulu apakah bantuan beras tersebut akan berlanjut atau tidak. (*)
#hadapicorona
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
| Editor | : | Nikita Yulia Ferdiaz |
Komentar