Selain peserta yang berbondong-bondong pindah kelas, Tauhid menilai akan ada masalah terkait suplai dan pembayaran iuran yang tak bisa selesai dalam waktu 1-2 tahun.
Padahal beban biaya tanggungan cenderung tetap atau bahkan bisa bertambah. Sehingga, menurut Tauhid, defisit masih bisa terjadi setidaknya hingga 2021 mendatang.
Direktur Keuangan BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso membenarkan bahwa ada defisit keuangan yang begitu besar di lembaganya. Tak tanggung-tanggung, defisit mencapai Rp28,5 triliun harus BPJS Kesehatan tanggung hingga akhir 2019 nanti.
"Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun," papar Kemal, seperti dilansir dari Bisnis, Senin (18/11). "Ini bawaan dari tahun lalu Rp9,1 triliun, plus tahun ini Rp19 triliun."
Baca Juga: Kisah Sebuah Toko Ponsel Biarkan Seorang Bocah Kerjakan PR Sekolah Demi Akses Internet
Akankah kondisi ini berimbas pada pelayanan kepada pasien? Belum ada yang berani memastikan, sementara rakyat sangat berharap, dengan adanya kenaikan iuran, tentu saja diharapkan pelayanan juga meningkat. (*)