Find Us On Social Media :

Perintah Kemendagri Kepada Seluruh Kepala Daerah, Pendanaan Penanganan Covid-19 Dibebankan ke APBD

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

a. Antisipasi dan penanganan Covid-l9 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19.

b. Penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-l9 Daerah, berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran.

Baca Juga: Tiba-tiba Tumbang Via Vallen Dirujuk Tes Corona Saat Diperiksa di Rumah Sakit

c. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.

Tak hanya itu, dalam surat tersebut menyebutkan pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19.

Status darurat yang dimaksud adalah siaga darurat COVID-19 dan/atau tanggap darurat COVID-19. Penetapan status harus didasarkan kajian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.

Baca Juga: Pasien ODP Virus Corona di Ambon Kabur dari Ruang Isolasi, Tergeletak di Emperan Toko