GridHEALTH.id - Para petinggi negara masih saja mendebatkan masalah transparansi data pasien corona.
Kisruh data corona di Indonesia ini makin menjadi buntut panjang, terutama bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kementerian Kesehatan RI.
Anies Baswedan menyangka bahwa Kemenkes tidak transparan dalam mengungkap data pasien positif corona di Tanah Air.
Padahal sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara resmi meluncurkan Sistem Integrasi Data, Bersatu Lawan Covid-19 di Graha BNPB, Rabu sore (29/4/2020).
''Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam menjamin transparansi dan keterbukaan data kepada publik maka Tim Pakar Gugus Tugas bersama Kemenkes, Kemkominfo, Kementerian BUMN, Badan Sandi dan Sandi Negara serta Komisi Informasi Publik telah merancang sistem yang mampu mencatat dan mengintegrasikan data Covid-19,'' kata Kepala Gugus Tugas Doni Monardo.
Doni menyebutkan, Sistem Bersatu Lawan Covid-19 disajikan dalam bentuk grafik diantaranya grafik kumulatif kasus meninggal, sembuh dan dirawat harian secara nasional dan provinsi, jenis kelamin dan kelompok umur, gejala awal dan komorbid yang paling banyak diderita pasien Covid-19.
Untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi seputar Covid-19, sistem ini bisa diinstal di landing page covid19.go.id, dan dalam waktu dekat akan tersedia di platform Google Play Store dan App Store.
''(Aplikasi ini) berfungsi untuk mengetahui pemantauan wilayah, pemantauan lokasi rawan, diagnosa mandiri, pemantauan isolasi dan telekonsultasi. Aplikasi ini bisa digunakan untuk masyarakat dan petugas, sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19,'' terang Doni.
Namun belum lama ini, Anies Baswedan kembali mengungkit keterbukaan data yang sempat dijanjikan Kementerian Kesehatan tersebut.
Baca Juga: Gusi Berdarah dan Mimisan saat Puasa, Batalkah? Begini Penjelasannya
Adapun, Anies mengaku sejak Januari hingga Februari 2020, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi adanya kasus Covid-19 di Jakarta.
Namun, hasil yang disampaikan Kemenkes RI berbanding terbalik dengan laporan pemantauan Pemprov DKI.
Pasalnya, kala itu, Kemenkes RI mengumumkan belum ditemukan adanya kasus Covid-19 di Jakarta.
"Menurut kami, bersikap transparan dan menginformasikan (kepada masyarakat) mengenai apa yang harus dilakukan adalah cara memberikan rasa aman. Namun, Kementerian Kesehatan mempunyai pandangan berbeda, (Kemenkes menilai) transparan akan membuat (masyarakat) panik," kata Anies, dikutip dari Kompas.com.
Anies juga mengatakan angka kematian Covid-19 di Jakarta lebih tinggi dibandingkan angka kematian nasional akibat Covid-19 yang dirilis Pemerintah Pusat selama ini.
Hal ini mengacu pada data pemakaman jenazah dengan protokol pemulasaran jasad pasien Covid-19 yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Tercatat 4.300 pemakaman jenazah pada paruh kedua Maret 2020 dan 4.590 pemakaman jenazah pada April 2020.
Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan 1.500 kasus pemakaman jenazah dibanding bulan-bulan sebelum pandemi Covid-19 yang rata-rata pemakaman jenazahnya hanya sekitar 3.000 setiap bulan.
"Angka kematian itu menunjukkan dugaan tingginya kasus Covid-19. Jika kita sebut tingkat kematian akibat Covid-19 sebesar 5-10%, maka kemungkinan, ada 15.000 sampai 30.000 kasus positif Covid-19 di Jakarta. Angka kematian dan kasus positif Covid-19 diperkirakan jauh lebih tinggi dibanding angka yang dirilis Kemenkes," ujar Anies. (*)