Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang Bondan Marutohening juga menilai bahwa PPKM Jawa-Bali adalah peraturan tebang pilih dan tidak tegas.
Bondan mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Semarang kurang tegas dalam melaksanakan penegakan aturan PPKM.
"Bisa dilihat secara nyata di wilayah Ungaran dan sekitarnya, bahkan ada ada laporan warga ke saya, bahwa usaha mereka diminta tutup, tetapi beberapa tempat usaha lain dibiarkan tetap beraktivitas," jelasnya kepada wartawan, Minggu (17/1/2021), dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: 5 Tanda Lahir Bayi yang Wajib Orang Tua Ketahui, Walaupun Hal Biasa Tapi Perlu Diamati Seksama
Bondan mengatakan, adanya tebang pilih tersebut adalah bukti pelaksanaan PPKM tidak serius.
"Instruksi Mendagri dan instruksi Bupati tidak dijalankan. Rekomendasi DPRD kepada Satgas Covid-19 pun juga tidak pernah digubris," tegasnya.
Sementarea, epidemiolog Griffith University Dicky Budiman juga menilai penerapan PPKM tidak efektif untuk menekan kasus Covid-19 di Indonesia.