GridHEALTH.id - Polemik vaksin Nusantara akhirnya membuat Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari ikut angkat bicara.
Menurutnya Indonesia akan diuntungkan jika vaksin Covid-19 yang tengah dikembangakan dr Terawan Agus Putranto itu sukses.
Tak hanya bisa memproduksi vaksin Covid-19 sendiri, Indonesia juga akan mendapatkan nama baik di mata Internasional.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Memanas, pengobatan 'cuci otak' dr Terawan Kembali Diungkit yang Membuatnya Dipecat
Pernyataan Siti ini pun ia sampaikan saat berbincang dengan Tribun Network, Jumat (16/4/2021).
"Menurut saya pemerintah harusnya Tut Wuri Handayani. Silahkan melakukan penelitian, dipantau sampai dapat hasilnya. Toh nanti kalau hasilnya baik pemerintah juga ikut beruntung, karena kita juga dapat nama," ujarnya.
Untuk itu, Siti mengimbau peneltian dan pengembangan vaksin Nusantara dengan metode dentitrik autolog itu tidak dihentikan begitu saja, apalagi sampai dijegal.
"Kalau ada orang yang mempunyai pemikiran, mbok jangan ditebang dulu. Dilihat dulu, mudah-mudahan berhasil," ujar Siti.
"Kalau memang tidak berhasil ya sudah, ternyata hipotesis Anda (Terawan) salah. Tapi kalau tiba-tiba ditebang, tidak boleh meneliti, itu rasanya kok tidak pancasilais. Menjegal ide anak bangsa," sambungnya.
Lebih lanjut, Siti meminta agar penelitian Terawan tentang vaksin Nusantara tidak dikait-kaitkan dengan politik.
Menurutnya, hal itu justru dapat menimbulkan simpang-siur yang tidak bermanfaat di tengah masyarakat.
Baca Juga: Vaksin Nusantara Gagasan dr Terawan Dibombardir Kritikan Negatif, Dua Profesor 'Pasang Badan'
"Jangan dikait-kaitkan dengan politik, jangan dirumorkan dengan urusan simpang-siur. Sebetulnya tidak simpang-siur," ujar Siti.
Masyarakat dan pemerintah, lanjut Siti, harusnya duduk manis sembari menanti hasil penelitian dokter Terawan terhadap sel dentitrik untuk memperbaiki imun tubuh manusia agar terhindar dari virus Covid-19.
"Tenang saja, duduk manis, berdoa, berzikir sambil menunggu hasil penelitiannya. Kalau (hasilnya) baik kita sambut, kalau tidak terbukti ya kita cari kenapa tidak terbukti," ujar Siti.
Sementara itu, diketahui sebelumnya polemik vaksin Nusantara ini mencuat setelah DPR RI menjadi salah satu pihak yang mendesak agar pengembangan vaksin tersebut tetap dilanjutkan.
Terbaru, uji klinis fase kedua vaksin Nusantara dikabarkan tetap akan dilanjutkan meski tanpa persetujuan BPOM.
Bahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, mengatakan sejumlah anggota Komisi IX DPR pun sudah dijadwalkan menerima vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto pada Rabu (14/4/2021) kemarin.
"Bukan hanya sekadar jadi relawan ya, orang kan pasti mempunyai keinginan untuk sehat kan. Kalau untuk massal kan nanti prosesnya di BPOM tapi kalau per orang kan bisa menentukan yang diyakini benar untuk dia," kata Melki.
Disisi lain Kepala BPOM Penny Lukito membeberkan alasan pihaknya sampai saat ini belum juga merekomendasikan kelanjutan uji klinis vaksin Nusantara.
Menurut Penny ada beberapa hal terkait penelitian vaksin tersebut yang dinilai tak sesuai dengan kaidah medis.
Salah satunya, terdapat perbedaan lokasi penelitian dengan pihak sebelumnya yang mengajukan diri sebagai komite etik.
"Pemenuhan kaidah good clinical practice juga tidak dilaksanakan dalam penelitian ini. Komite etik dari RSPAD Gatot Subroto, tapi pelaksanaan penelitian ada di RS dr Kariadi," kata Penny seperti dilansir dari artikel yang dipublish GridHEALTH.id (23 Maret2021).(*)
#berantasstunting
#hadapicorona
#BijakGGL